SURABAYAPAGI.com, Jombang - Gaji mantan pekerja pembangunan trotoar dan drainase Jalan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Kabupaten Jombang, hingga saat ini masih belum terbayarkan.
Menurut salah seorang eks pekerja trotoar jalan Gus Dur Jombang, Suhud. Sampai hari ini ia belum menerima hak selama bekerja di proyek trotoar dan drainase jalan Gus Dur.
Baca Juga: Sehari Jelang Akhir Kontrak, Proyek Trotoar Jalan Gusdur Jombang Masih Amburadul
Dikatakannya, sebagian memang sudah dilakukan pembayaran gaji. ”Informasi yang saya dapat sebagian memang sudah mendapat gaji,” akunya.
Namun dirinya masih belum mengetahui kapan gaji miliknya tersebut akan dibayarkan oleh PT Renis Rimba Jaya.
”Ini yang saya belum tahu. Semoga saja secepatnya dilakukan pembayaran,” kata Suhud memungkasi.
Diberitakan sebelumnya para pekerja proyek rehabilitasi trotoar dan drainase Jalan Gus Dur, mengancam akan membongkar bangunan. Menyusul, gaji mereka belum dibayar selama tiga minggu ini oleh pihak pemborong.
Salah seorang pekerja, Sutikno mengatakan jika dirinya sudah tiga minggu tidak menerima gaji di proyek rehabilitasi trotoar dan drainase Jalan Gus Dur Jombang. Padahal, dalam satu hari dirinya dibayar Rp 120 ribu.
"Sudah beberapa kali kami tanya mandor, tapi selalu dijawab dengan janji-janji," ungkapnya, Kamis (09/11/2023).
Baca Juga: PJ Bupati Jombang: Kita Akan Evaluasi Proyek Trotoar Jalan Gus Dur
”Pertama kali dijanjikan saya masih bisa terima, kedua tetap dijanjikan. Ketiga ini saya marah,” ujar Sutikno menambahkan.
Ia menegaskan, jika tidak segera dibayarkan dan hanya diberi janji. Maka ia akan membongkar bangunan trotoar dan drainase Jalan Presiden KH Abdurahman Wahid yang ia dan pekerja lainnya kerjakan.
”Kalau tidak segera dibayar ya kami marah. Mau saya bongkar itu bangunan,” tegasnya.
Perwakilan PT Renis Rimba Jaya Roni Hermanto mengatakan, awal pekerjaan dulu pihaknya menggunakan sistem mandor. Sehingga yang menyiapkan pekerja dari mandor tersebut.
Baca Juga: Minus Pengerjaan Trotoar Jalan Gus Dur Jombang Menumpuk, Inspektorat Awasi Kinerja PPK
”Semua tagihan mandor ke PT progres yang dikerjakan di lapangan. Kami selaku PT mengukur bayarin orang harus sesuai dengan yang dikerjakan,” ungkapnya, Kamis (9/11/2023) petang.
Roni mengaku, sudah membayar penuh apa yang dikerjakan sama mandor tersebut sesuai dengan pekerjaannya.
”Jadi yang kurang itu sudah bukan menjadi kewenangan PT lagi. Itu mandor ke pekerjanya. Karena kami sudah membayar penuh,” katanya. Sarep
Editor : Desy Ayu
