SURABAYAPAGI.COM, Malang - Program Trans Jatim masih menjadi andalan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melayani transportasi ke Masyarakat. Komisi C DPRD Jawa Timur berharap Pemprov tidak bergantung APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam mengembangkan program Trans Jatim.
Ketua Komisi C DPRD Jatim Abdul Halim mengatakan, kedepan Pemprov perlu menggandeng pihak swasta untuk bekerjasama menambah koridor, agar sistem transportasi terintegrasi tersebut berkembang keseluruh Jawa Timur.
Baca Juga: Komisi E Dorong KONI Jatim Segera Ajukan Anggaran PON XII Aceh
“Kalau bisa kedepan harus diswastakan, kecuali APBD kita mencukupi karena koridornya luas sampai seluruh Jawa Timur. Bisa kita bayangkan, kalau semua ibaratnya nyusu ke APBD berapa yang tergerus hanya untuk Trans Jatim,” kata Abdul Halim usai melakukan kunker di kantor UPT LLAJ Malang Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur pada Selasa (7/11/2023).
Abdul Halim mengakui, program Bus Trans Jatim merupakan salah satu terobosan Pemprov untuk mengurangi kemacetan serta memberikan transportasi yang aman bagi warganya.
Oleh karena itu, dia berharap agar kebijakan itu terus dikembangkan, dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola Trans Jatim. Agar jalur transportasi publik terintegrasi itu dikelola dengan profesional, sehingga menguntungkan.
Baca Juga: 2024, Dishub Kembali Launcing Dua Koridor Bus Trans Jatim
“Bukan kita mengabaikan tentang banyak hal positif program transportasi terintegrasi, seperti mengurangi kemacetan, mengurangi emisi, lalu kemudian pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas sangat tereduksi. Dan dengan adanya program ini berdampak sangat positf,” tambah anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura itu.
Halim mengakui kalau anggaran yang digunakan program Trans Jatim cukup besar. Hal itu digunakan untuk subsidi angkutan, yang mematok harga murah bagi penumpang.
“Kalau kemudian menggunakan APBD ini agak berat. Kalau dilihat misalnya ongkos pelajar dan mahasiswa sekali jalan Rp 2500. Bayangkan kalau dari Gempol ke Bunder ya kalau biasa hampir Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu. Belum lagi bagaimana waktu memerlukan lama da harus oper, kalau terintegrasi kan keamanan dan kecepatan waktu jadi andalan,” tambahnnya.
Baca Juga: Dishub Jatim akan Luncurkan Bus Trans Jatim Luxuryi di Koridor Gresik - Sidoarjo
Dia berharap agar pembentukan BUMD khusus untuk menangani Trans Jatim bisa segera direalisasikan. Agar kebijakan untuk mendukung sistem transportasi terintegrasi diseluruh Jatim bisa diwujudkan.
“Kalau ini jalan dan antusiasme masyarakat tinggi, saya kira tidak ada persoalan kalau akhirnya ini diswastakan. Setiap kebijakan yang dijalankan pasti ada konsekuensi dan bagaimana meminimalisir resiko yang ada,” pungkasnya. rko
Editor : Moch Ilham
