SURABAYAPAGI.COM – Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf menegaskan kegiatan reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum konstitusional bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Musyafak saat menggelar reses di Aula Mbah Sunan Ampel, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Senin (27/7/2026). Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kebutuhan kepemudaan, bantuan sosial, pelatihan kerja, hingga mekanisme penyampaian usulan pembangunan.
Politisi PKB itu mengungkapkan masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi reses. Salah satunya terlihat ketika seorang mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengajukan permohonan bantuan pengadaan seragam panitia peringatan Hari Kemerdekaan.
Musyafak menjelaskan bahwa permintaan tersebut tidak dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran pemerintah. Meski demikian, ia mengaku tetap berupaya membantu masyarakat melalui dana pribadi sebagai bentuk kepedulian.
"Kalau melalui APBD tentu tidak bisa karena tidak sesuai aturan. Tetapi sebagai anggota DPRD, kami tetap berupaya membantu secara pribadi untuk kebutuhan masyarakat yang sifatnya insidental," ujarnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan belum dapat mengakses Program Pemuda Tangguh akibat kendala persyaratan administrasi. Menurut Musyafak, program tersebut harus benar-benar menyasar masyarakat yang berhak sehingga proses pendataan dan verifikasi perlu dilakukan secara akurat.
Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya dapat disampaikan saat reses. Warga dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun pemerintah daerah, sedangkan reses menjadi sarana DPRD menghimpun aspirasi secara langsung dari masyarakat.
"Melalui reses ini kami menampung harapan masyarakat agar pemerintah provinsi lebih berpihak pada kebutuhan warga, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan bagi anak muda yang belum mendapatkan pekerjaan," katanya.
Musyafak menilai perluasan program pelatihan keterampilan menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya tantangan dunia kerja dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, pelatihan seperti barber, pengembangan UMKM, hingga keterampilan vokasi lainnya perlu terus diperbanyak agar mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru.
"Kita harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi. Ketika banyak anak muda belum mendapatkan pekerjaan dan terjadi PHK di berbagai sektor, pemerintah harus memperbanyak pelatihan keterampilan agar mereka memiliki bekal untuk mandiri dan berwirausaha," tegasnya.
Ia berharap masyarakat semakin memahami fungsi reses sebagai jembatan antara kebutuhan warga dan kebijakan pemerintah daerah, sehingga setiap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat Jawa Timur. rko
Editor : Redaksi
