.jpeg)
SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Masa kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai hari Selasa (28/11) kemarin. Kampanye akan berakhir sampai 10 Februari 2024. Praktis, kampanye digelar selama 75 hari.
Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan memulai kampanye dengan meminta doa restu ibunda, Aliyah Rasyid.
Berdasarkan rencana, Prabowo-Gibran akan mulai berkampanye di area Jabodetabek.
"Kita kick off di sekitar Jabodetabek," kata Prabowo di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11).
Berbeda dengan capres Ganjar dan Mahfud justru akan berkampanye di wilayah terjauh Indonesia. Ganjar akan memulai kampanye di Papua, sedangkan Mahfud Md akan mulai dari Aceh.
Janji Tetap Masuk Akal
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengingatkan semua capres termasuk Ganjar-Mahfud tak membuat visi misi di luar kemampuan. Haedar mengingatkan semua capres agar janji-janji mereka tetap masuk akal.
"Kalau toh berjanji, berjanjilah yang objektif, untuk dan atas nama bangsa. Jangan bikin janji-janji yang nanti di luar kemampuan," ucap Haedar.
Dia menyebut bahwa janji dan visi misi capres-cawapres juga harus bisa diterima masyarakat dan unsur kekuatan masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU.
Haedar lebih lanjut mengingatkan kepada Ganjar-Mahfud agar terus mendengar kekuatan masyarakat seperti Muhammadiyah. Sebab menurut dia, suara Muhammadiyah adalah suara masyarakat.
Haedar Nashir mewanti-wanti agar oligarki koalisi tak terjadi lagi usai Pilpres 2024 di depan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Pernyataan itu disampaikan Haedar dalam seri dialog publik bersama Ganjar-Mahfud di kampus UMJ, Jakarta, Kamis (23/11).
Ingatkan Oligarki Koalisi
Haedar bercerita suatu kasus penyusunan UU di DPR yang menurut dia, penuh dengan tarik menarik hingga akhirnya justru tak menampung aspirasi.
Menurut dia, pengesahan UU di DPR akhirnya tak lebih dari oligarki koalisi. Penyusunan UU kerap tidak memperhatikan masukan dan suara kelompok kekuatan masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU.
"Akhirnya karena apa yang bisa diputuskan di dewan, itu hasil dari oligarki koalisi yang, ya kun fayakun. Setiap UU yang dikehendaki apapun jadi. Tidak peduli suara Muhammadiyah, NU, dan semua kekuatan masyarakat," kata dia.
Haedar mengaku tak ingin sejumlah kasus yang terjadi belakangan, seperti penyusunan UU dalam waktu singkat terus terulang ke depan.
"Sehingga, dan apalagi jangan sampai ke depan ada UU yang kemudian minhaitsu la yahtasib diputuskan dalam tempo sesingkat-singkatnya," kata dia.
Janji Cak Imin
Cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjanjikan akan menaikkan dana desa jika dirinya dan Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024.
Cawapres Anies itu menyampaikannya saat memberi sambutan dalam acara silaturahmi bersama Kiai dan Bu Nyai se-Jawa Tengah Bagian Barat di Popes Al-Aqobah Tebuireng, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023)
Janji tak masuk akal tersebut yaitu kenaikan dana desa dari Rp2 miliar menjadi Rp5 miliar.
Kader Partai Demokrat, Eko Jhones menilai janjibCak Imin tidak mungkin melaksanakannya, sehingga sepertia ia sangat yakin tidak menang Pilpres 2024 bersama Anies Baswedan.
Eko Jhones menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menolak usulan Cak Imin tentang kenaikan dana desa, sebab utang negara saat ini telah mencapai Rp7,787 triliun.
"Karena usulan itu pasti ditolak DPR karena utang negara saja sudah begitu menggunung bahkan bunga utangnya harus dibayar sekitar 1 ribu triliun," ungkapnya dikutip populis.idakun X pribadinya, Senin (11/9).
Anies Belum Paparkan Program
Direktur Center of Economics and Law Studies Bima Yudhistira berpendapat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies belum memaparkan secara konkret program kerja yang ingin dijalankan. Dia menilai Anies selama ini lebih banyak mengkritik kebijakan Pemerintah Jokowi.
Dia menganggap kritik itu wajar, sebab koalisi Anies mengusung tema perubahan. Namun, Bhima belum melihat solusi yang ditawarkan Anies untuk membenahi pemerataan pembangunan di era Jokowi.
Dia menganggap kritik itu wajar, sebab koalisi Anies mengusung tema perubahan. Namun, Bhima belum melihat solusi yang ditawarkan Anies untuk membenahi pemerataan pembangunan di era Jokowi.
"Kritik itu yang kurang adalah bagaimana solusinya, rekomendasinya apa dan program aksinya apa," kata Bhima.
Janji Prabowo Makan Gratis
Prabowo Subianto mulai mengumbar sejumlah janji, termasuk makan gratis bagi seluruh pelajar Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra tersebut dalam konsolidasi partai. Janji tersebut terangkum dalam "Program Best Results Fast 2024-2029
Rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah, di pesantren, anak-anak balita, dan bantuan gizi untuk ibu hamil," ungkap Prabowo di hadapan kader Partai Bulan Bintang (PBB) dalam acara Konsolidasi Zona III di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dikutip Rabu (13/9/2023).
Makan Gratis Rp 15 Ribu
Prabowo menyebut makan gratis kita anggap saja rata-rata Rp 15.000/anak sementara untuk susu sekitar Rp 3.000 per anak.
Menu makan siang sebesar Rp 15.000 bagi sebagian warga Indonesia tentu akan berbeda tergantung daerahnya.
Untuk ukuran DKI Jakarta, uang sebesar Rp 15.000 tentu sangat kecil dan kemungkinan hanya mendapat nasi, satu jenis sayur serta ayam/ikan kecil.Bagi daerah lain uang sebesar itu mungkin bisa lebih mewah.
Kami menghitung susu harga Rp 3.000 dengan mempertimbangkan susu UHT ukuran terkecil yakni 125 ml dengan harga termurah. Harga susu bisa lebih mahal jika ukuran lebih besar serta tergantung merk.
Dengan mempertimbangkan jumlah murid (57,98 juta) dan jumlah hari sekolah (255 hari) maka anggaran untuk makan siang diperkirakan mencapai Rp 221,80 triliun.
Total Anggaran Rp 266, 16 triliun
Sementara itu, anggaran untuk membeli susu sekitar Rp 44,36 triliun. Jika ditotal maka anggarannya mencapai Rp 266, 16 triliun dalam setahun.
Anggaran tersebut belum menghitung program untuk makanan gratis balita dan bantuan untuk ibu hamil.
Data BPS menunjukkan jumlah balita di Indonesia mencapai 22.094.425 jiwa. Bila satu anak mendapatkan bantuan makan senilai Rp 20.000 per tahun maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 161,29 triliun.
Jika ditotal dengan program makan gratis untuk seluruh pelajar maka angkanya membengkak menjadi Rp 427, 45 triliun. Angkanya bisa membengkak lagi jika ditambah dengan program untuk ibu hamil dan menyusui
Janji Prabowo Solusi Pendek
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai janji Prabowo yang ingin berfokus pada program perlindungan sosial itu hanya solusi jangka pendek.
Direktur Center of Economics and Law Studies Bima Yudhistira berpendapat Prabowo masih punya hutang untuk menjelaskan lebih detail soal program kerjanya yang diklaim pro rakyat seperti Jokowi. Dia mengatakan Prabowo bersama timnya harus menjelaskan dari mana sumber biaya untuk pelaksanaan kebijakan itu. Sebab kalau tidak, justru akan menjadi blunder karena pengusaha akan khawatir pajaknya bakal dinaikkan. "Ini justru bisa jadi blunder," ujar dia.
Janji Ganjar Pranowo
Ada janji Ganjar untuk menaikkan gaji guru menjadi Rp 30 juta. "Soal gaji guru Rp 30 juta itu absurd, lebih mimpi di siang bolong," kata Bhima, dikutip pada Rabu (13/9/2023).
Direktur Center of Economics and Law Studies Bima Yudhistira mengungkapkan janji calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mustahil dilaksanakan. n jk, erc, rmc
Editor : Desy Ayu
