SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mendorong penguatan tata kelola dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sorotan utama diarahkan kepada Bank Jatim agar mampu meningkatkan setoran dividen secara signifikan guna memperkuat fiskal daerah.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Abdul Halim, menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian dari pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna. Ia menekankan bahwa perbaikan kinerja BUMD harus berdampak langsung pada optimalisasi peran mereka sebagai penopang keuangan daerah.
“Rekomendasi kami jelas, tata kelola dan performa BUMD harus semakin baik. Termasuk bagaimana kontribusinya terhadap PAD bisa ditingkatkan,” ujar Abdul Halim di Gedung DPRD Jatim, Rabu (6/5/2026).
Halim secara spesifik membandingkan capaian Bank Jateng yang mampu menyetorkan hingga 80 persen dividen ke PAD sebagai referensi. Meski Bank Jatim memiliki skema berbeda karena sudah melantai di bursa (IPO), ia menilai ruang peningkatan setoran masih terbuka lebar dari angka yang ada saat ini.
“Bank Jateng bisa sampai 80 persen ke PAD. Kita memang berbeda karena sudah IPO, tapi setidaknya Bank Jatim bisa didorong di kisaran 65 sampai 70 persen,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jatim tersebut.
Selain soal dividen, Halim memberikan catatan mengenai aspek kehati-hatian dalam penyaluran kredit untuk mengantisipasi risiko kredit bermasalah. Ia juga mengingatkan pentingnya pembagian segmentasi pembiayaan antara Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim agar tidak terjadi tumpang tindih pasar.
“Kalau ada pembiayaan untuk sektor mikro dan UMKM kecil, seharusnya itu menjadi peran Bank UMKM. Jangan semuanya diambil alih Bank Jatim,” katanya.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap kinerja impresif PT Petrogas Jatim Utama yang mampu menyumbang dividen hingga Rp40 miliar, angka tertinggi di luar sektor perbankan. Capaian ini diharapkan menjadi contoh bagi BUMD lain agar tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga optimal dalam menyokong pembangunan daerah melalui pendapatan resmi.
“Ini capaian yang patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi BUMD lainnya,” pungkas Halim. rko
Editor : Redaksi
