SURABAYAPAGI.ocm, Kalimantan - Para pedagang tempe dan tahu di Pasar Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk turun tangan mengendalikan harga kedelai bila terpilih menjadi presiden.
Permintaan tersebut mulanya datang dari Zazuli yang sudah 45 tahun berdagang tahu tempe di pasar. "Mas Ganjar kalau jadi presiden mohon dikendalikan harga (kedelai)," kata pedagang tempe dan tahu, Zazuli (65), Selasa (05/12/2023).
Menurut dia, selama ini tidak ada patokan harga. Hal ini, kata dia membuat harga kedelai tak stabil di pasaran.
"Kenapa harus ditangani pemerintah," tanya Ganjar.
"Soalnya, harganya semau saja. Tidak ada HET," ujar Zazuli.
Kepada Ganjar, Zazuli juga mengeluh harga kedelai yang terbilang tinggi. Biasanya, satu papan dijuak dengan harga Rp11 ribu, namun harganya melonjak menjadi Rp13 ribu.
"Sekarang harganya stabil apa gimana," tanya Ganjar.
"Lagi tinggi, Rp13 ribu. Normalnya Rp 11 ribu kedelai," jawab Zazuli.
Sementara itu, Ganjar bersama rombongan memulai kampanye dengan berkunjung ke Pasar Baru di Balikpapan. Kedatangannya menyedot perhatian pedagang dan pengunjung pasar.
Mereka pun berebut untuk bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo. Dan setibanya di lokasi, Ganjar langsung menghampiri beberapa kios pedagang. Harga dan stok menjadi hal yang sering dibicarakan bersama para pedagang tersebut.
Suasananya terasa hangat, beberapa kali Ganjar melemparkan candaan disambut tawa dan senyum masyarakat yang mengerubungi. Di akhir pertemuan, Ganjar memborong barang dagangan dari tiap kios yang didatangi.
Ganjar mengatakan, pemerintah harus mengontrol dan memastikan jumlah pasokan yang tersedia di pasaran.
"Produksi dengan teknologi yang sangat modern adalah data. Saya yang berkali-kali menyampaikan satu data Indonesia termasuk pertanian penting. Data lahan, berapa petani kita, komoditas ada di mana dan sebagainya," ujar dia.
Selain itu, Ganjar mendorong pemerintah memaksimalkan produktivitasnya. Ganjar menyoroti peran Bulog.
"Saya ulangi, bulog harus mengambil alih kembali, negara dan pemerintah harus mengendalikan," tandas dia. klm-01/dsy
Editor : Desy Ayu
