_1.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Debat perdana yang akan digelar di Kantor KPU RI pada Selasa (12/12/2023) esok, ternyata diisi dua panelis wanita. Sembilan lainnya pria. 11 panelis ini mengisi debat dengan tema "Pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga".
Debat akan dimulai pada pukul 19.00 WIB dan akan disiarkan secara langsung melalui stasiun TV dan Radio.
Kesebelas nama itu akan merumuskan pertanyaan kepada kandidat seputar pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Siapa saja mereka?
"Panelis itu kita sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan dari 11 orang yang akan jadi panelis untuk debat pertama," kata Komisioner KPU RI August Mellaz, Minggu (10/12/2023).
Sebelas nama itu datang dari berbagai kampus di Indonesia.
11 panelis debat capres perdana, diantaranya, Prof Susi Dwi Harijanti, adalah Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung Selain mengajar di kampusnya, Prof Susi juga menjadi dosen tamu di berbagai kampus.
Susi juga menjadi salah satu pelapor pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman. Hasilnya, Anwar Usman dicopot dari kursi Ketua MK karena melakukan pelanggarat berat yaitu ikut mengadili putusan syarat capres-cawapres sehingga memiliki konflik kepentingan disebabkan keponakannya, Gibran Rakabuming bisa menjadi cawapres dengan putusan MK itu.
Lalu, Prof Lita Tyesta, Ahli hukum tata negara dari Universitas Diponegoro (Undip). Prof Lita Tyesta juga menjadi salah satu panelis yang juga guru besar di bidang Ilmu Perundang-undangan.
Kemudian ada Prof Bayu Dwi Anggono. Dia Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej), Prof Bayu Dwi Anggono. Prof Bayu menjadi salah satu profesor hukum termuda di Indonesia, yaitu di usia 39 tahun, Prof Bayu menyandang profesor di Bidang Ilmu Perundang-undangan.
Pendidikan S1 di raih di FH Unej, sedangkan S2 dan S3 dari Universitas Indonesia (UI). Selain itu, tulisan dan pendapat Prof Bayu juga kerap menghiasi media nasional. Sebagai Dekan, Prof Bayu memoles almamaternya sehingga meraih berbagai penghargaan di antaranya WBK dari Kemenristek Dikti.
Selain itu, Prof Bayu juga menjadi Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN). Sebuah asosiasi dosen yang beranggotakan seribu pengajar lebih dari berbagai kampus di Indonesia.
Ahli di Mahkamah Konstitusi
Juga ada Dr Agus Riewanto dari UNS Solo, Dr Agus Riewanto dipercaya KPU RI masuk salah satu panelis. Pakar hukum tata negara itu sudah malang melintang di dunia akademis. Kepakarannya kerap dipakai sebagai ahli di Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) hingga berbagai forum ilmiah. Gelar S1 nya didapat dari dua kampus yaitu Sarjana Hukum dari UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dan Universitas Muhammadiyah Yogjakarta.
Agus juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNS (2018-sekarang). Selain itu, Agus juga pernah terjun langsung di kepemiluan sebagai Ketua KPU Sragen pada 2008-2013.
Selain Wawan Mas'udi
Wawan saat ini juga dipercaya sebagai Dekan Fisipol UGM. Wawan meraih S1 dari UGM dan S2 dari University of Adger, Norwegia dan gelar PhD diraihnya dari University of Melbourne, Australia. Sebagai seorang akademisi ia dikenal dengan kepakaran dalam hal Kebijakan Publik, Welfarisme, Sistem dan Institusi-institusi Pemerintahan.
Ada pula Mada Sukmajati, Kolega Wawan. Mada Sukmajati menyelesaikan S1 di UGM. Gelar master Mada dari National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo, Jepang dan S3 di Heidelberg University di Jerman. Salah satu buku karyanya adalah Politik Uang di Indonesia: Pola Patronase dan Jaringan Klientelisme pada Pileg 2014.
Selain Gun Gun Heryanto. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. Nama Gun Gun sempat ramai menghiasi media saat menjadi pengamat politik pada Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019.
Ada pula Rudi Rohi. Dia ahli politik dari Universitas Cendana (Undana), Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).Rudi meraih gelar S3 dari Fisipol UGM.
Lalu ada Ahmad Taufan Damanik, yang akan menangani isu HAM dan kerukunan warga, KPU menghadirkan panelis mantan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Ahmad Taufan Damanik sehari-hari adalah dosen Ilmu Politik di FISIP Universtas Sumatera Utara (USU). Gelar S2-nya didapat dari University of Essex, Inggris.
Selain mengajar, Taufan juga aktif sebagai konsultan penanganan anak korban konflik di Aceh, Kalimantan hingga Timor Leste. Dia juga pernah menjadi komisioner untuk ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children.
Kemudian ada Prof Al Makin, yang merupakan seorang pemikir Islam yang sudah dikenal luas. Tulisan Prof Al Makin sudah tersebar di berbagai negara. Prof Al Makin juga merupakan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga dan Rektor UIN Sunan Kalijaga periode 2020-2024.
Prof Al Makin mengusulkan pendidikan keragaman bagi warga Indonesia sejak dini tentang budaya, tradisi dan iman yang berbeda. Selama ini pendidikan di Indonesia, dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, hanya mengajarkan tradisi iman sendiri-sendiri, tanpa mengenal tradisi, adat, dan iman yang berbeda. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
