PKS Minta Jangan Ciptakan Demokrasi Lucu

author Jaka Sutrisna

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

i

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan rekonsiliasi nasional usai Pilpres 2024 bukan berarti seluruh partai politik harus bergabung ke pemerintahan.

Mardani merespons ide Ketua MPR Bambang Soesatyo untuk rekonsiliasi nasional antara paslon usai bertarung di Pilpres 2024.

"Rekonsiliasi adalah sebuah proses dan tidak bermakna semuanya bergabung menjadi koalisi," kata Mardani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (21/5/2024).

Ia berpendapat baik menjadi koalisi maupun oposisi, keduanya masih dalam kerangka rekonsiliasi, selama dilakukan untuk kepentingan bangsa.

"Justru ketika semuanya meloncat jadi satu perahu, jadi demokrasi yang lucu Indonesia," ia mengingatkan.

 

Kritisi Bamsoet
Mardani sendiri menekankan ia mendorong upaya rekonsiliasi itu seusai Pemilu 2024 kemarin. Bahkan, ia mengaku telah berbicara soal itu sejak hari pemungutan suara di 14 Februari lalu.

Bamsoet menggagas rekonsiliasi nasional antara kontestan di Pilpres 2024 lalu harus segera dilaksanakan.

Ia menyebut pertemuan antara Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah digagas dan harus segera dilakukan.

Bamsoet menyebut pertemuan ini harus dilakukan guna membicarakan berbagai masalah kebangsaan serta untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya.

 

Gagasan Bamsoet Rekonsiliasi Nasional
Bamsoet menggagas rekonsiliasi nasional antara kontestan di Pilpres 2024 lalu harus segera dilaksanakan.

Ia menyebut pertemuan antara Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah digagas dan harus segera dilakukan.

Bamsoet menyebut pertemuan ini harus dilakukan guna membicarakan berbagai masalah kebangsaan serta untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya.

"Saya dan para pimpinan aktivis dari forum aktivis nasional sedang menyiapkan inisiasi suatu pertemuan rekonsiliasi yang ingin menyatukan dalam suatu forum 01, 02 dan 03. Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar," kata Bamsoet saat hadir dalam acara Tribute to Akbar Tandjung di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (19/5) lalu. erc/jk/rmc

Berita Terbaru

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya  -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Rapat Konsolidasi Pengurus Anak Cabang (PAC) bersama Ketua, S…

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM – DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat sebagai ruang jeda bagi para kader untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat a…

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian A…

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Pakar dan Praktisi hukum Sarankan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Dibidik TPPU, Bukan hanya Suap dan Gratfikasi   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK …

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Usai Kirim Surat Minta Maaf dan Siap Pimpin Munas     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Sempat ditangguhkan, kini jabatan Ketua Umum PBNU, yang dipegang Gus Yahya …

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Hingga Satu Tahun, tak Pernah Lakukan Pemberdayaan Perempuan     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan P…