SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Pemerintah Desa (Pemdes) Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, kini terus melakukan keterbukaan informasi publik dengan melakukan pemasangan baliho berisikan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024.
Pemasangan baliho APBDes ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui segala pengalokasian, penggunaan hingga rincian anggaran kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemdes secara jujur dan transparan.
Baca Juga: Dugaan Pungli PTSL, Pemuda LIRA Desak Kejari Sidoarjo Tahan Kades dan Sekdes Kletek
“Sehingga masyarakat Desa Sawocangkring bisa ikut memantau dan mengawasi secara secara langsung pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh Desa sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku," ujar Mukhammad Nursiyo, Kepala Desa (Kades) Sawocangkring, saat ditemui di kantornya, Rabu (17/1/2024)
Menurutnya, pemasangan baliho APBDes tersebut merujuk kepada Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas. Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
"Bertanggung jawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan," katanya.
Baca Juga: Peduli UMKM dan Ojol Perempuan Mimik Indayana, Gelar Pelatihan Jahit
Tak hanya itu, Kades Nursiyo juga menuturkan bahwa, transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan desa adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemdes wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.
“Keterbukaan sama dengan akuntabilitas. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Demikian sebaliknya,” tuturnya.
Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Stok Pangan, Puluhan Warga Mindu Gading Terima Bantuan Ayam Petelur
Selain itu, dalam melaksanakan pembangunan, Kades Nursiyo juga mengajak dan memberikan panggung seluas luasnya kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dicanangkannya.
"Masyarakat kan punya hak untuk ikut membangun desa ini. Bahkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan," pungkasnya. jum
Editor : Moch Ilham
