SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya mengalihkan bantuan bahan permakanan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan bantuan permakanan yang dialihkan menjadi BLT juga berimbas pada tukang masak serta jasa kurir pengantar permakanan.
Baca Juga: Manfaatkan Aset, Pemkot Surabaya Bangun 8 Lokasi Wisata Rakyat
Reni berharap Pemkot memberikan bantuan pekerjaan pada mereka yang terdampak dari perubahan aturan itu. Salah satunya bisa melalui rumah padat karya yakni pemberian modal usaha.
Baca Juga: Dewan Minta Pemkot Surabaya Serius Tangani Pengelolaan Sampah TPA Benowo
Reni juga mengatakan, perlu adanya sosialisasi mengenai target bantuan. Sehingga terbangun mindset pada masyarakat bahwa memberikan bantuan adalah kewajiban pemerintah dan merupakan hak seluruh Gakin. Hal itu harus dipenuhi tanpa menunggu permintaan dari masyarakat atau momen politik.
“Saya berkomitmen, entah saat musim politik atau tidak, laporan dari masyarakat harus ditampung. Semua harus dibantu agar tercapai kesejahteraan sosial,” tutur Reni.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Kebut Pengerjaan Estetika Kota Lama
Jika data sudah diperbaiki dan bantuan pangan sudah didapatkan, kebutuhan dasar lain juga harus jadi perhatian. Salah satunya kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan, terdapat beasiswa SMA/SMK serta kuliah dari pemerintah, dan beasiswa untuk jenjang SMP dari CSR. Alq
Editor : Moch Ilham
