SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Dalam debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) semalam, Minggu (21/01/2024), cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan target Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi diturunkan jadi 17 persen.
"Memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya, Komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025, berkurang dari 23 justru diturunkan jadi 17 persen," tuturnya.
Cak Imin menilai, pemerintah tidak siap melakukan transisi energi dengan melihat penurunan target tersebut. Apakah benar pemerintah menurunkan target porsi EBT dalam bauran energi nasional? Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya tepat dan tidak sepenuhnya salah.
Menurut Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) bakal merevisi target bauran energi primer Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi 17-19 persen di 2025. Angka itu turun dari target yang seharusnya 23 persen.
Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengabarkan, bauran EBT hingga 2023 baru sekitar 13,09 persen. Proyek-proyek energi terbarukan saat ini pun terus bertambah, tapi di sisi lain pemanfaatan energi fosil juga tetap naik.
"Kalau berdasarkan angka tadi sudah mencapai 13,09 persen. Nah, di 2025 target 23 persen. Tapi masalahnya ini ditekan pemakaian energi fosil yang nambah juga. Kalau revisi KEN itu kita optimisnya 17 persen, terus pesimisnya 19 persen di 2025," terang Djoko, Senin (22/01/2024).
Sedangkan pada 2030 bauran EBT ditarget sekitar 25-26 persen, kemudian pada 2040 ditargetkan 38-41 persen, hingga pada 2060 mendatang bauran EBT ditarget 70-72 persen.
Disisi lain, Pemerintah menetapkan target bauran EBT pada 2025 mendatang sebesar 23%. Namun, Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan, target EBT nasional akan direvisi menjadi kisaran 17-19%. Target ini direvisi melalui pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Kemudian DEN menyusun pembaharuan Peraturan Presiden (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang sejalan dengan komitmen perubahan iklim serta mengakomodasi upaya transisi energi menuju netral karbon 2060.
"Targetnya, 2025 dulu 23%. Dalam pembaruan KEN, nanti kalau diketok, diteken Presiden, maka berubah menjadi 17-19%," kata Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi.
Yunus menyebut, perubahan target tersebut dimaksudkan agar target EBT tetap tercapai meskipun dalam skenario angka terendah. "Kalau skenario rendah di antaranya kita tercapai, ya sudah bagus, KEN menuntun jalan sesuai koridornya," katanya. jk-05/dsy
Editor : Desy Ayu
