SURABAYAPAGI, Surabaya - Sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya layangkan sikap tegas atas kondisi demokrasi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Rektor Untag Surabaya, Prof. Mulyanto Nugroho, menyampaikan kekhawatiran atas kemunduran demokrasi di Indonesia yang terjadi belakangan ini khususnya terkait Pemilu 2024 kali ini.
Dalam orasinya di Plaza Proklamasi Untag Surabaya, Prof. Nugroho menyatakan penolakan terhadap politik dinasti dan intimidasi yang meruncing.
Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menegakkan netralitas pejabat demi kelancaran Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
"Bangsa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu bahwa pada era terakhir ini banyak kekuasaan pemerintah yang digunakan untuk memenangkan salah satu paslon. Artinya, keberpihakan ini tidak netral. Untuk itu, kami mengajak masyarakat membentak pejabat agar netral," ujar Prof. Nugroho, Surabaya, Senin, (5/2/2024).
Dalam pernyataan sikapnya, Untag Surabaya, yang kerap dijuluki sebagai kampus merah putih ini menegaskan komitmennya terhadap marwah konstitusi Indonesia.
Dimana mereka senantiasa, menjaga nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Keutuhan NKRI. Turut merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan negara hukum.
Tak hanya itu, mewakili 14 guru besar (Gubes), Prof. Nugroho menyoroti pencederaan nilai fundamental demokrasi dalam UUD Negara Republik Indonesia, menegaskan pentingnya kearifan dan etika dalam berbangsa dan bernegara.
"Ini berhubungan erat dengan telah terjadi pencederaan nilai fundamental demokrasi dalam UUD Negara Republik Indonesia, kearifan dan etika dalam berbangsa dan bernegara," jelasnya.
Sivitas akademika Untag Surabaya juga menolak keras praktik politik dinasti dan mendesak para pemimpin untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
"Masa depan bangsa dan negara ini tidak boleh dipertaruhkan di atas kepentingan sekelompok orang dengan mengabaikan nurani dan penalaran yang kritis dan rasional. Di bawah Bendera Merah Putih, mari kita wujudkan jiwa patriotik demi kelangsungan kehidupan generasi kita di negeri yang damai dan sejahtera," tandas Gubes Akuntasi itu.
Kendati demikian, pernyataan sikap Untag Surabaya menyerukan penolakan terhadap politik dinasti, politik uang dalam pemilu, dan menuntut pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan menambah daftar akademisi yang kritisi pemerintahan Jokowi ini.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya mengembalikan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam menjalankan tugas negara.
Sekedar informasi, berikut orasi pernyataan sikap Untag Surabaya yang dibacakan langsung oleh Prof Nugroho, antara lain
Pada poin pertama, menolak politik dinasti dan intimidasi. Kedua, menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, menuntut pemerintahan yg bersih dan berwibawa. Serta yang terakhir, menuntut etika bernegara dan berpemerintahan. Ain/ana
Editor : Mariana Setiawati
