Pj Gubernur Adhy Minta Berseiring dengan Peningkatan Pelayanan Publik
SURABAYAPAGI, Bangkalan- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meninjau progress pembangunan Gedung Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangkalan, Minggu (18/2).
Dalam tinjauannya Pj. Gubernur Adhy melihat langsung isi gedung. Mulai dari gedung utama 2 lantai yang berisi ruang pelayanan satu pintu dan ruang kantor. Kemudian ada beragam fasilitas penunjang seperti masjid, kantin, tempat cek fisik kendaraan, pos jaga, pagar dan tempat parkir.
Adhy menyampaikan, pembangunan gedung ini harus berseiring dengan peningkatan pelayanan publik yang diberikan. Karena dengan meningkatnya pelayanan publik yang semakin baik diharapkan linier pula dengan peningkatan pendapatan daerah.
"Pembangunan ini sesuai yang kita harapkan, yaitu meningkatkan fasilitas prasarana pelayanan publik untuk meningkatkan sebuah pendapatan daerah," ujarnya.
Kendati begitu, Pj. Gubernur Adhy memberikan beberapa catatan kecil untuk penyempurnaan Kantor Bersama Samsat Bangkalan yang dibangun menggunakan APBD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12,456 miliar ini.
"Jadi yang masih kurang adalah meubeler, komputer, dan peralatan-peralatan lainnya. Ini akan kita anggarkan pada DIPA berikutnya,” ujarnya.
Adhy menambahkan, Kantor Bersama Samsat Bangkalan ini harus memiliki interior yang modern serta nyaman. Selain tampilannya yang modern, ia juga mendorong modernisasi sistem pelayanan dengan berbasis digital.
“Termasuk digitalisasi arsip sehingga tidak memerlukan ruangan yang luas untuk penyimpanan arsip,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur Adhy meminta pengelola Kantor Bersama Samsat Bangkalan ini nantinya dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencari sektor pendapatan baru. Mengingat, di dalam gedung ini terdapat auditorium yang bisa disewakan sehingga akan menambah pendapatan.
“Apalagi di tahun 2025 akan ada perubahan pembagian hasil pendapatan pajak akan berubah. Semula 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota berubah menjadi 34 persen untuk provinsi dan 66 persen untuk kabupaten/kota,” jelasnya.
“Sehingga potensi pengurangan pendapatan provinsi cukup besar sekitar lebih dari Rp4 triliun,” ungkap dia menambahkan.
Dengan perubahan pembagian hasil pendapatan pajak ini, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan bahwa support pembangunan dari provinsi ke kabupaten/kota ke depannya akan berkurang. Oleh karena itu ia mendorong pembangunan yang dilakukan oleh kabupaten/kota bisa lebih masif lagi.
“Selain itu, saya juga mendorong sinergitas dari pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama dengan pemprov meningkatkan pendapatan daerah. Mulai dari proses sosialisasi hingga identifikasi wajib pajak yang belum membayar. Toh nanti juga hasilnya masuk ke kabupaten/kota,” kata dia.
Terakhir, Pj. Gubernur Adhy juga meminta pemkab/pemkot untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber lainnya, salah satunya retribusi. Dengan meningkatnya pendapatan daerah maka program-program yang berdampak langsung pada masyarakat juga akan semakin meningkat. Ain
Editor : Mariana Setiawati
