SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Tiga anggota DPR-RI Ingatkan Pemerintah adanya krisis pangan. Krisis ini berpotensi jadi krisis sosial bahkan sangat jadi krisis politik. Realitanya banyak masyarakat yang rela antre panjang untuk mendapatkan beras murah. Pemerintah diminta fokus untuk menyelesaikan masalah beras dan melepas sementara proyek-proyek di IKN.
Demikian dinyatakan dua anggota Komisi IV DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet dan
Anggota Komisi IV DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet dan Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan serta Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dari PDIP. Ketiganya berbicara bergantian dalam Rapat Paripurna, Di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Pemerintah Harus Serius
Menurut Slamet, tingginya harga beras tidak menguntungkan petani dalam negeri. Untuk itu, dia meminta pemerintah agar bisa menyeimbangkan harga beras di petani dan masyarakat.
"Kami menuntut hadirnya pemerintah menjaga kesejahteraan petani agar panen dibeli harga mahal, kebutuhan rakyat mendapatkan haknya beras harga terjangkau harus dipenuhi. Pemerintah harus serius melakukan bagaimana beras bisa turun. El Nino tidak lagi menjadi alasan," jelasnya.
Masyarakat Rela Antre Beras
Slamet mengatakan banyak masyarakat yang rela antre panjang untuk mendapatkan beras murah. Di sisi lain, impor beras belum mampu menurunkan harga.
"Impor beras sudah dilakukan 2023, 2 juta ton, 2024 direncanakan 3 juta ton. Harga beras di rakyat kita juga tidak turun," kata dia dalam Rapat Paripurna, Di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Permasalahan Beras ke Krisis Politik
Sementara Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima juga menyoroti mundurnya panen beras yang disebut terjadi April 2024. Hal ini tentu akan berdampak pada harga pangan dan stok pada Ramadan 2024 ini.
"Ramalan produksi April dimungkinkan panen April, produksi ke beras ke pasar itu satu bulan, bulan April, Mei bulan, kita ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri," ucapnya.
Menurutnya, tingginya harga beras tidak menguntungkan petani dalam negeri. Untuk itu, dia meminta pemerintah agar bisa menyeimbangkan harga beras di petani dan masyarakat.
"Kami menuntut hadirnya pemerintah menjaga kesejahteraan petani agar panen dibeli harga mahal, kebutuhan rakyat mendapatkan haknya beras harga terjangkau harus dipenuhi. Pemerintah harus serius melakukan bagaimana beras bisa turun. El Nino tidak lagi menjadi alasan," jelasnya.
Aria juga minta, agar DPR membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah beras. Aria Bima khawatir permasalahan beras bisa merambat ke situasi krisis sosial dan politik.
"Saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tetapi apakah ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium. Pimpinan saya kira harus bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi jadi krisis sosial bahkan sangat jadi krisis politik," pungkasnya.
Lepas Sementara Proyek di IKN
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan meminta pemerintah fokus untuk menyelesaikan masalah beras dan melepas sementara proyek-proyek di IKN. Menurutnya dana negara sementara dialihkan terlebih dahulu untuk masalah beras.
"Pemerintah harus fokus soal beras ini. Tunda dulu proyek-proyek mercusuar di IKN, hentikan dulu, alihkan uang itu ke beras, pastikan stok kita ada. Jangan berpikir untuk impor," ujarnya.
Dia juga meminta agar DPR menggelar rapat gabungan komisi untuk membahas permasalahan beras. Karena menurutnya masalah pangan tidak hanya melibatkan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, tetapi juga Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.
"Mohon difasilitasi rapat gabungan komisi, jangan diserahkan ke komisi IV ada Kementan dan Badan Pangan Nasional, ini juga melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Usul rapat gabungan DPR untuk kita mengetahui, desak betul menyelesaikan krisis beras," pungkasnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
