Gerak Cepat Pj Gubernur Adhy Tangani Banjir Lahar Dingin di Lumajang

author Lailatul Nur Aini

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

Prioritaskan Penanganan Korban Serta Segerakan Perbaikan Dam dan Jembatan

SURABAYAPAGI, Lumajang - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meninjau wilayah terdampak banjir lahar dingin di Kabupaten Lumajang, Minggu (21/4). Dalam tinjauannya, ia memastikan semuanya telah tertangani.

Adhy mengatakan, gerak cepat telah dilakukan Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial dan BPBD dengan memberikan bantuan logistik, menerjunkan alat berat, dan mendirikan dapur umum.

"Begitu mendapat laporan terjadinya banjir lahar dingin, saya langsung perintahkan kepala perangkat daerah terkait untuk turun ke lapangan, alat berat turun, dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi,” ujarnya.

Diketahui, intensitas hujan yang lebat di Gunung Semeru menyebabkan banjir lahar dingin dan membuat Daerah Aliran Sungai (DAS) Regoyo meluap pada Kamis (18/4) malam. Luapan DAS Regoyo ini menyebabkan 7 desa dan 3 kelurahan di Kecamatan Candipuro, Pronojiwo, Pasirian, Lumajang, dan Sukodono terdampak banjir dengan ketinggian air 15-20 cm.

Total terdapat 495 KK terdampak. 42 KK diantaranya sempat mengungsi di 2 titik pengungsian. BPBD juga mencatat terdapat 3 korban meninggal dunia. Dua diantaranya merupakan pasangan suami istri warga Dusun Jurang Geger, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro. Saat ini, genangan air telah surut dan para pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

Selain itu, banjir lahar dingin juga menyebabkan 6 jembatan mengalami kerusakan, 1 fasilitas umum, dan 5 hewan ternak warga. Salah satu jembatan yang mengalami kerusakan ialah Jembatan Mujur II Kelopo Sawit yang baru saja diperbaiki dan diresmikan pada September tahun lalu.

“Kami tidak ingin ada jeda, jadi jembatan yang rusak begitu juga perbaikan DAM akan segera dilakukan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) BPBD Provinsi Jatim,” kata Adhy.

Pj. Gubernur Adhy mendorong upaya perbaikan jembatan dan Dam bisa diselesaikan sesegera mungkin. Khusus Jembatan Mujur II Keloposawit, Ia menargetkan selesai dalam 1 bulan lebih 1 minggu. Berkaca pada perbaikan Jembatan Mujur II Keloposawit tahun lalu, ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 bulan, namun Dinas PU Bina Marga bisa merampungkannya dalam 2 bulan.

“Tadi Kepala Dinas PU Bina Marga menyanggupi proses perbaikan Jembatan Mujur II Keloposawit bisa dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan lebih 1 minggu. Tahun lalu bisa lebih cepat dari target, jadi kalau targetnya 1 bulan 1 minggu, semoga bisa lebih cepat dari itu,” jelasnya.

Selain meninjau Jembatan Mujur II Keloposawit, Pj. Gubernur Adhy juga meninjau tanggul jebol di Desa Keloposawit dan Dam Trubus Mujur II Kecamatan Candipuro.

“Jadi proses perbaikannya dilakukan secara simultan, bukan dikerjakan satu per satu. Sehingga diharapkan bisa selesai dalam waktu singkat dan masyarakat tidak menunggu lama,” katanya.

Lebih lanjut, terkait relokasi Pj. Gubernur Adhy menambahkan, akan melihat kebutuhannya dengan melihat masih di bawah jalan sepadan atau tidak.

"Namun, yang sudah pasti dilakukan adalah rekonstruksi untuk lengsengan tanggul karena sifatnya sangat penting," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Adhy juga menyerahkan bantuan senilai Rp933.450.000 kepada Pemkab Lumajang untuk penanganan korban bencana banjir lahar dingin.

Selain itu, Pj. Gubernur Adhy juga menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana alam ini. Ia menemui langsung Edy Suryanto ahli waris sekaligus anak kandung dari Alm Bambang dan Almh Ngatini warga warga Dusun Jurang Geger, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro.

Sedangkan santunan untuk korban bernama Ernawati desa sumber Urip, Kecamatan Pronojiwo yang diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan Pronojiwo untuk diteruskan kepada ahli warisnya.Ain

Berita Terbaru

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

PONOROGO– Dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2023-2026, yang menyeret Mantan Ketua DPRD Sunarto dan Kabag K…

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – SMA Negeri 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo, mengundang seluruh para wali murid kelas X-1 sampai X-12 dalam acara Sosialisasi Program S…

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Di tengah derasnya arus informasi digital yang mengalir tanpa batas, ruang-ruang diskusi tentang nilai kebangsaan menjadi semakin…

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

  SURABAYAPAGI.com – Pemerintah Indonesia berencana membuat kontrak impor minyak jangka panjang dari Rusia. Saat ini proses impor tersebut sudah masuk tahap ke…

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

SURABAYAPAGI.com – 79 pemerintah daerah butuh tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai Rp 14 triliun. Mendagri Tito juga bilang s…

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

SURABAYAPAGI.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga R…