SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Utak-atik pembagian jatah menteri di koalisi Prabowo-Gibran, sampai Minggu (5/5) belum final memunculkan susunan kabinet Koalisi Indonesia Maju (KIM). Minggu lalu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah mengungkap telah ada diskusi pembagian jatah menteri di koalisi Prabowo-Gibran.
Berbeda dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang terbuka. Zulhas, menyebut Eko Patrio, berpeluang menjadi calon menteri.
"Eko calon menteri ya," kata Zulhas kepada wartawan di kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (5/5/2024).
Ketika ditanyai posisi menteri yang akan dijabat oleh Eko Patrio, Zulhas tak ingin menjabarkan.
Wajar Nasdem - PKB Dapat
Waketum Gerindra Habiburokhman mengaku tak tahu isi diskusi soal pembagian jatah menteri yang diungkap AHY.
"Saya tidak tahu persis karena yang tahu persis isi pembicaraan para ketum (parpol) tentu, para ketum sendiri," ujar Habiburokhman, kepada wartawan, Sabtu (4/5/2024).
Habiburokhman tak menampik bila format dan komposisi kabinet mulai dibahas. Pasalnya sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah selesai.
"Pak Prabowo punya kelegaan waktu untuk menyusun kabinetnya, sekitar 5 bulan ke depan," jelas Habiburokhman.
"Wajar juga kalau menteri beliau kelak bukan hanya dari anggota KIM, apakah Nasdem dan PKB dapat? nanti akan ditentukan oleh Pak Prabowo setelah menyerap aspirasi elemen-elemen bangsa," tuturnya.
Prabowo Mendesain Struktur Kabinet
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut masih dalam tahap mendesain struktur kabinet di pemerintahannya nanti
Struktur kabinet dimaksud, kata dia, yakni salah satunya mengenai rencana membuat badan penerimaan maupun badan pengeluaran di luar Kementerian Keuangan, hingga rencana memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan.
"Jadi memang baru bagaimana struktur kabinet yang akan datang, belum sampai pada tahap siapa saja orang-orang yang akan menempati kursi kabinet," ujar Andi Mallarangeng, kemarin.
Dengan demikian, dirinya mengaku belum mengetahui siapa saja yang akan diminta Prabowo untuk mengisi kursi kabinet dari pihaknya, tetapi biasanya Demokrat akan diminta untuk menyiapkan kader-kader.
Jokowi Siap Sarankan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga siap jika diminta untuk memberi saran dalam penyusunan menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, tidak ada salahnya jika diminta. Beda halnya dengan ikut campur tanpa ada permintaan.
"Kalau minta saran kan nggak papa, kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh," kata Jokowi ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).
Mantan Wali Kota Solo mengatakan, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, boleh-boleh saja bila hanya mengusulkan komposisi menteri.
Pesan Luhut ke Prabowo
Juga ada pesan Luhut Binsar Pandjaitan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto tak membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan menimbulkan pertanyaan publik. PKS mendoakan agar Prabowo berhati-hati mencari yang terbaik.
Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ujar Luhut dalam acara 'Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth' di Jakarta seperti dilansir Antara, Jumat (3/5).
Pesan Politisi PKS
"Langkah pertama Pak Prabowo menyusun kabinet akan menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Semoga berhati-hati mencari yang terbaik," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Sabtu (4/5/2024).
Mardani menilai Luhut jujur. Pesan 'jangan bawa orang toxic', kata Mardani, datang dari orang yang berpengalaman.
"Mungkin niatnya ingin agar kecepatan pembangunan tidak terganggu. Tapi bisa jadi infonya juga perlu diverifikasi," sambungnya.
Mardani menyebut apa pun masukannya, penyusunan kabinet merupakan hak presiden terpilih. "Apapun itu hak prerogatif Presiden," jelas Mardani.
Paloh Sungkan Minta Jatah
Partai NasDem resmi menyatakan dukungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengaku sungkan meminta jatah menteri ke Prabowo.
Paloh mengaku belum ada pembahasan soal kursi menteri dengan Prabowo.
Ketum NasDem Surya Paloh mengaku sungkan meminta jatah menteri kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto usai resmi mendukung.
Paloh mengaku bersahabat lama dengan Prabowo. Namun ia sungkan meminta jatah menteri ke Prabowo.
"(Iya) Sahabat. Ya (minta) kan ada perasaan sungkan-sungkan juga kan ha-ha-ha," tuturnya
kepada wartawan di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) Nasdem, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (2/5).
Reaksi PKB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat tawaran untuk duduk di kursi pemerintahan Prabowo Subianto saat ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Senin (18/3/2024) kemarin. "Siapa yang bikin isu itu, tanya yang bikin isu, enggak ada," kata Halim saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Halim menjelaskan, ia dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadap Jokowi pada Senin kemarin unutk melaporkan kinerja kementeriannya masing-masing.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin belum memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Cak Imin mengatakan keputusan bergabung atau tidak, akan dipertimbangkan setelah pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.
"Masuk koalisi atau tidak kan, nanti kita lihat tanggal 20 Oktober. Di situ akan terlihat koalisi yang sesungguhnya kayak apa," kata Cak Imin usai memberi pembekalan kepada cakada bakal usungan PKB di Hotel Four Point by Sheraton, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (5/5/2024).
Cak Imin menegaskan PKB saat ini sudah menerima hasil Pilpres 2024. Dia mengatakan PKB tetap akan memberikan masukan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. n erc, jk, rmc
Editor : Moch Ilham
