SURABAYA PAGI, Sidoarjo- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo memastikan program Pemkab Sidoarjo berjalan dengan baik. Karena itu, pihaknya siap memberikan pendampingan atau pertimbangan hukum dalam penggunaan dana desa supaya tepat guna dan tepat sasaran.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Roy Revalino Herudiansyah, SH, MH, mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Pihaknya akan melakukan pendampingan apa yang menjadi urusan pemerintahan desa, baik keuangan desa, dana desanya, prioritas penggunaan dana desa, aset desa dan pendapatan asli desa.
"Kami siap melakukan pendampingan hukum penggunaan anggaran desa. Namun, pendampingan hukum itu harus bermohon. Maka masing-masing pemerintahan desa bisa mengajukan permohonan lebih dulu," kata Roy Revalino Herudiansyah, kepada Surabaya Pagi, usai mengikuti acara cangkrukan bela negara di pendopo kantor desa penambangan, Jumat (31/5/2024) malam.
Mantan Kasi Pidsus Kejari Surabaya ini juga menambahkan bahwa, pihaknya telah melaksanakan program unggulan, yakni
jaksa masuk desa. Tujuannya melakukan penyuluhan dan penerangan hukum. Sehingga dapat menciptakan harmonisasi dan menekan konflik di desa.
"Dengan adanya jaksa masuk desa bisa membantu memfasilitasi permasalahan hukum yang ada di desa," imbuhnya.
Terkait adanya aduan organisasi Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) atas dugaan penyelewengan anggaran pembangunan di Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo. Pria yang sekaligus pengurus perkumpulan keluarga besar ngapak di Sidoarjo ini, menyampaikan bahwa, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman dan mempelajari laporan dari organisasi kepemudaan tersebut.
"Laporan tersebut sedang kami dalami dan pelajari. Dan kalau memang data-datanya mendukung, apakah kerugianya itu begitu besar atau nggak. Dan kalau datanya tidak mendukung kami juga akan menyampaikan kepada pelapor," ujarnya.
Menurutnya, apabila ditemukan tingkat kerugiannya kecil, pihaknya akan menyerahkan perkara tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan tindakan pembinaan, yakni berupa teguran dan pemberian sanksi administratif.
Hal itu bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap kepala desa, sehingga tidak menjadi momok yang menakutkan terhadap kepala desa dalam mengelola anggaran desa.
" Kami sebagai garda depan penegakkan hukum, ayo kita sama-sama berdiskusi, kami mau kok mengawal pendampingan. Bahkan kami menawarkan ayo kita dampingi," bebernya
Harapannya, agar pembangunan di desa bisa berjalan lancar tanpa merasa adanya teror yang menimbulkan ketakukan dalam pengelolaan anggaran desa.
Kedepanya, petugas Kejari Sidoarjo akan lebih pro aktif turun ke desa-desa untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sehingga tercipta peningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.
"Hukum wajib ditaati. Jadi kita tidak akan mengkriminalisasi kepala desa," pungkasnya. (jum)
Editor : Redaksi
