SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyoroti tata kelola BUMN yang perlu diperbaiki supaya memberikan kontribusi kepada pendapatan negara.
Faisal mengatakan saat ini 90 persen lebih keuntungan perusahaan pelat merah hanya ditopang oleh 10 BUMN.
Padahal, pemerintah terus menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) yang jumlahnya tak main-main.
Menteri BUMN Erick Thohir misalnya yang baru-baru ini mengusulkan PMN Rp44,24 triliun untuk 16 BUMN di 2025.
Menurutnya ini harus diperbaiki supaya kontribusi mereka ke negara bisa ditingkatkan.
"Jadi, (setoran) dividen dan (pemberian) PMN bersama. Praktis, kontribusi buat negara kecil sekali," kritik Faisal soal tata kelola BUMN, kemarin.
Masukan 'Pohon Duit' ke Prabowo
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri memberikan masukan 'pohon duit' yang bisa digoyang presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto untuk membiayai program pemerintahannya nanti.
Pertama, batu bara. Faisal menyarankan Prabowo memungut windfall profit tax untuk komoditas batu bara. Opsi ini ia sebut lebih cuan ketimbang mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
"Kalau kita menaikkan PPN jadi 12 persen, paling nambah Rp50 triliun, tapi kalau kita (pungut) windfall tax Rp250 triliun kita bisa dapat," ucapnya usai Diskusi Publik INDEF di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).
"Coba Anda bayangkan 2022 penerimaan negara dari ekspor HS27 (mineral) itu adalah terbesar batu bara macam-macam, itu Rp1.000 triliun. Kalau dikenakan windfall tax profit 25 persen saja, itu sudah dapat Rp250 triliun. Saya sudah sampaikan ke Pak Luhut, walaupun saya lupa Pak Luhut pengusaha batu bara juga kan, ya gak sampai lah," sambung Faisal.
Ketiga, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Faisal Basri menyebut ini bisa didapat andai sejumlah kebocoran bisa ditambal.
Ia mencontohkan bagaimana negara sempat kecolongan ekspor ilegal bijih nikel. Menurutnya, ini seharusnya bisa menambah pendapatan negara.
Soroti Efisiensi Subsidi
"Sumber-sumber PNBP lain, penerimaan pajak lainnya, seperti misalnya penyelundupan yang hilang itu 5,6 juta ton bijih nikel diekspor ilegal. Gak bayar royalti. Illegal mining, ilegal segala macam, itu kan sumber-sumber penerimaan negara yang hilang," tegasnya.
Keempat, efisiensi subsidi yang selama ini tak tepat sasaran. Ia menekankan ketidaktepatan gelontoran uang negara untuk subsidi itu terjadi di beberapa titik, mulai dari BBM hingga pupuk.
Itu yang harus diperbaiki Prabowo supaya anggaran negara bisa makin efisien dan bisa digunakan untuk membiayai programnya. n erc/jk/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
