SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan telah menyetujui Rancangan kebijakan umum APBD, dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (RKUA PPAS) tahun anggaran 2025, dalam rapat paripurna Kamis (25/7/2024) di ruang rapat paripurna DPRD setempat.
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh pimpinan DPRD bersama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, yang disaksikan oleh anggota DPRD, kepala OPD dan undangan Forkopimda.
Wakil ketua DPRD Lamongan Retno Wardani menandatangani berita acara persetujuan RKUA PPAS Tahun Anggaran 2025
Sebelum dilakukan penandatanganan berita acara, DPRD memberikan masukan dan saran, Melalui Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lamongan Ali Mahfud. Dalam kesempatan itu, meminta Pemerintah Kabupaten Lamongan agar memaksimalkan penyerapan anggaran pada tahun 2025, guna tercapainya pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat di Lamongan.
Bupati Yuhronur Efendi menandatangani berita acara persetujuan RKUA PPAS Tahun Anggaran 2025
Selain itu, DPRD Lamongan juga berharap Pemkab dalam hal ini eksekutif untuk lebih mengelola potensi yang dimiliki Kabupaten Lamongan, dan mengevaluasi sektor-sektor dengan kinerja yang kurang maksimal, agar melakukan langkah yang lebih konkrit untuk mendongkrak pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah.
Adanya kontraksi fiskal dengan dampak yang multidimensi, sehingga dilakukan pemuliaan dengan melakukan rasionalisasi kegiatan. Hal tersebut mendorong perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2024. "Itu beberapa diantaranya saran dan masukan dari DPRD, agar Pemkab Lamongan ke depan bisa mengelola potensi yang dimiliki," ujar Ali yang juga ketua DPD PAN Lamongan ini menegaskan.
Bupati bersama wakil dan pimpinan DPRD saat menyalami para anggota DPRD, usai rapat paripurna
Sementara itu, bupati Yuhronur Efendi dalam kesempatan itu mengungkapkan, nota pengantar rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024, memberikan postur KUA PPAS 2024. Pada pendapatan daerah setelah perubahan diperkirakan menjadi sebesar 3 triliun 492 miliar 604 juta 32 ribu 771 rupiah (mengalami kenaikan 0,74%).
Sedangkan belanja Daerah setelah perubahan dialokasikan sebesar 3 triliun 439 miliar 518 juta 41 ribu 12 rupiah (mengalami penurunan 1,34%), dan pembiayaan Daerah setelah perubahan, diperoleh pembiayaan minus 53 miliar 85 juta 991 ribu 759 rupiah 24 sen.
Anggota DPRD bersama dengan bupati, wakil saat menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Pada kesempatan yang sama, juga dilangsungkan penetapan peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah Lamongan integrated shorebase.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes memberikan apresiasi terhadap tercapainya kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif atas RKUA PPAS tahun anggaran 2025 yang selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Mengingat RKUA PPAS memiliki pengaruh besar dalam penyusunan rencana kerja anggaran Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2025. Dan selanjutnya menjadi embrio dari peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2025.
"Terimakasih atas pembahasan intensif yang sudah dilakukan Pemkab Lamongan bersama DPRD Kabupaten Lamongan. Sehingga KUA PPAS sudah di tahap persetujuan. Dengan persetujuan ini akan menjadi embrio dari peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2025," tuturnya.
Anggota DPRD Imam Fadlli saat menyerahkan masukan dan saran atas persetujuan RKUA PPAS Tahun Anggaran 2025
Selanjutnya orang nomor satu di Kota Soto menyampaikan postur KUA PPAS 2025, dengan target pendapatan daerah sebesar 3 triliun 318 miliar 511 juta 908 ribu 385 rupiah. Sedangkan pada belanja daerah ditargetkan sebesar 3 triliun 329 miliar 761 juta 908 ribu 385 rupiah.
Lebih lanjut, Pak Yes memaparkan langkah yang akan dilakukan Pemkab Lamongan pada pembangunan di tahun 2025 melalui enam prioritas. Diantaranya peningkatan stabilitas dan kondusifitas sosial, penguatan kompetisi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang berdaya saing berskala regional, pemutakhiran pelayanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi yang adil dan merata, hingga peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. jir
Editor : Moch Ilham
