SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali menjadi Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. Puan menjadi Ketua DPR karena aturan dari UU tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan UU MD3, posisi Ketua DPR menjadi jatah parpol pemenang Pileg. Dan PDIP merupakan parpol pemenang di Pileg 2024.
Puan setelah diambil sumpah sebagai Ketua DPR menyampaikan pidato perdananya.
Ia mengingatkan kepada seluruh anggota dewan jika mereka adalah harapan rakyat.
"Sidang dewan yang terhormat, DPR RI, sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitusional, menjadi harapan rakyat. Oleh karena itu maka DPR RI akan selalu menjadi sorotan seluruh rakyat, baik di dalam sidang-sidang DPR RI, kegiatan anggota di daerah pemilihan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan bahkan dalam kegiatan-kegiatan di luar tugas DPR RI," kata Puan.
"Kita harus mawas diri dalam menjalankan jabatan sebagai wakil rakyat," tambah dia.
Memang enak saat berpidato. Tapi saat merealisasi harapan rakyat, alotnya setengah mati.
Apalagi memiliki rasa kepedulian, empati, simpati pada permasalahan rakyat. Pertanyaan saya, mampukah pimpinan DPR-RI periode sekarang?
***
Hasil Pileg 2024 kali ini menunjukkan dinasti politik. Praktik ini juga tumbuh subur di parlemen atau lembaga legislatif, baik di pusat maupun di daerah.
Dari total 580 anggota DPR terpilih, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat sebanyak 79 orang terafiliasi dinasti politik. Para caleg punya relasi kekerabatan dengan pemangku kekuasaan, mulai di tingkat kepala daerah hingga pejabat di tingkat pusat.
"Ada yang suami, istri, anak, dan saudara-saudara dengan politisi, penguasa daerah, elite partai. Yang paling banyak adalah anak pejabat," kata peneliti Formappi Lucius Karus saat memaparkan hasil kajian di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (24/9)
Berdasarkan riset Formappi, caleg terafiliasi politik dinasti terbanyak berasal dari dapil di Provinsi Jawa Barat, yakni 9 caleg, diekor Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara yang sama-sama meloloskan 7 caleg. Dapil Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung punya 6 caleg yang terafiliasi elit dan pejabat di tingkat lokal.
Mereka mapan secara finansial membangun dinasti politik mereka. "Partai membutuhkan orang- orang yang mungkin bisa meraih kursi dengan modal finansial yang dimiliki. Keluarga yang melakukan politik dinasti juga membutuhkan partai politik dalam pencalonannya," ujar Usep kepada Alinea.id, Rabu (25/9).
Usep berpendapat karakter politik di Indonesia ini mirip dengan Filipina. Di negara itu, infrastruktur politik dibangun untuk memperkuat lini bisnis. Walhasil, praktik-praktik politik dinasti yang muncul pun sarat dengan korupsi politik.
"Jadi, itu seperti bagian dari korupsi politik itu sendiri, politik dinasti di dalam pemerintahan. Dia menggunakan instrumen kewenangan, anggaran, dan fasilitas negara untuk menambah kekuasaan... Ini akhirnya akan menimbulkan beban sosial," ungkap Usep.
Usep menyebut caleg-caleg yang memiliki relasi politik dinasti patut dicurigai merupakan bagian dari skenario korupsi politik di partai politik atau di daerah pemilihan. Caleg-caleg dari dinasti politik didesain untuk berkantor di DPR supaya perilaku korup anggota DPR nantinya mendapat perlindungan.
"Kalau tidak ada perbaikan yang sistemik, yang signifikan, maka demokrasi bisa tambah hancur bahkan terbunuh oleh politik yang berseberangan dengan demokrasi. Gambarnya, kasus- kasus korupsi kan banyak yang kemudian itu wujudnya adalah politik dinasti, baik itu di parpol, parlemen, maupun di eksekutif," ucap Usep. Analisis Usep ini bisa dijadikan mawas diri semua anggota parlemen.
***
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Kholidul Adib, bahkan merinci sejumlah faktor yang menyebabkan dinasti politik bisa tumbuh di parlemen.
Pertama, tak ada aturan yang melarang keluarga atau kerabat pejabat dan anggota DPR untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Kedua, mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan untuk lolos ke DPR. Itu menyebabkan tak banyak kandidat yang berani mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Apalagi, mereka tak punya jejaring sosial yang kuat di daerah.
"Caleg yang berasal dari keluarga politisi umumnya mempunyai pengaruh kuat dibanding masyarakat setempat. Selain itu, caleg dari kalangan keluarga pengusaha yang kaya raya terlihat lebih diunggulkan. Dalam sistem pemilu yang proposal terbuka ini, kebutuhan jaringan keluarga dan ketokohan yang di-support logistik yang memadai menjadi penting," ucap Kholidul kepada Alinea.id, Selasa (25/9).
Jaringan keluarga politik di daerah yang sudah berakar kuat di dapil memudahkan caleg dari politik dinasti menggaet pemilih.
Mereka relatif tak punya kompetitor karena kaderisasi yang dilakukan parpol juga tersendat. "Dari sisi pendanaan pun, partai politik juga bermasalah," imbuh Kholidul.
Politik dinasti, kata Kholidul, mengindikasikan demokrasi di Indonesia belum matang. Secara genetik, Indonesia seolah mewarisi tradisi masa lalu sebagai negara dengan sistem kerajaan. Parahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara seolah menormalisasi politik dinasti.
"Diperlihatkan oleh Presiden Jokowi sendiri ketika mendorong anaknya (Gibran Rakabuming Raka) sebagai wapres. Secara substansial, kita masih mempertahankan politik dinasti yang umumnya lazim diterapkan dalam sistem negara monarki. Akibatnya, pemilu pun hanya sebatas sebagai demokrasi prosedural, sementara isinya sudah mengarah pada nalar monarki," jelas Kholidul.
Bagi masyarakat umum, menurut Kholidul, dinasti politik di parlemen jelas potensial merugikan. Bermodal kekuatan kekerabatan, anggota DPR terpilih bisa saja hanya mengejar kepentingan keluarga politik mereka dan mengesampingkan aspirasi publik dalam menyusun regulasi dan menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
"Jika parlemen banyak diisi anggota yang berbasis dinasti politik keluarganya yang berkuasa dan bukan karena berbasis kematangannya sebagai wakil rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat, maka negeri ini bisa mengalami kemunduran," ujar Kholidul.
***
Catatan jurnalistik saya, selama ini, pemberantasan korupsi di Indonesia terlalu didominasi perspektif hukum dan administrasi. Padahal dalam banyak kasus, ditemukan ada relasi antara tindakan korupsi dengan aspek politik, terutama partai politik sebagai institusi penting dalam sistem politik yang demokratis.
Misal kasus eks Mentan, Menkoinfokom dan Mensos. Pemahaman saya, perspektif hukum sudah tidak cukup untuk memberantas korupsi sebab kejahatan itu selalu berhubungan dengan modal yang masuk dan terintegrasi ke institusi penyelenggaraan negara.
Dalam tiga kasus korupsi di tiga kementerian itu, secara massif sehingga pengungkapannya belum menyentuh keterkaitannya dengan aspek politik, seperti kelembagaan partai politik. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
