SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Fraksi-Fraksi di DPRD JAwa Timur menanggapi nota keuangan Gubernur tentang R-APBD 2025 melalui Pandangan Umum Fraksi. Diantaranya adalah Fraksi Partai NasDem yang memberikan rekomendasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur, Ahmad Iwan Zunaih, dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Kamis (31/10/2024). Ahmad Iwan Zunaih menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD 2025. Menurutnya, pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel harus menjadi prioritas utama.
"Pengawasan dari masyarakat dan pemangku kepentingan sangat diperlukan, termasuk peningkatan kapasitas fiskal yang dapat dicapai melalui proyeksi belanja daerah yang tepat dan prudent," ujar Gus Iwan, sapaan akrab politisi asal Lamongan ini.
Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta Pemprov Jawa Timur untuk lebih adaptif dalam menghadapi tantangan global dan lokal, dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Gus Iwan, kebijakan fiskal harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan agar mampu menyejahterakan masyarakat secara merata. Selain itu, NasDem menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jawa Timur, terutama dalam mendukung sektor pertanian.
Fraksi ini menginginkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menciptakan SDM milenial yang siap berkontribusi pada transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Fraksi NasDem juga mengapresiasi program makan gratis bagi siswa sekolah yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi. Namun, ia mengingatkan bahwa program ini membutuhkan perencanaan yang matang, terutama terkait teknis pelaksanaan dan anggaran. “Selain itu, upaya untuk mengatasi anak putus sekolah harus terus diperkuat agar generasi muda di Jawa Timur dapat terus mengenyam pendidikan,” pintanya.
Dalam sektor ekonomi, Fraksi NasDem mendorong adanya kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) serta sektor informal.
Salah satu perhatian khusus adalah dukungan kepada petani di Jawa Timur, termasuk petani garam di Madura yang menghadapi tantangan besar akibat penerapan Peraturan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2024 dan Perpres No. 126 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pergaraman Nasional. "Petani garam di Madura memerlukan kebijakan khusus, baik dalam bentuk infrastruktur untuk peningkatan produksi maupun pemberdayaan petani. Hal ini penting agar produksi garam dapat bersaing dan memberikan manfaat bagi petani secara langsung," ungap Gus Iwan.
Pihaknya juga menyoroti kondisi petani tembakau yang sering kali terganggu oleh fluktuasi harga dan kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Dalam hal pengelolaan anggaran, Fraksi NasDem meminta pemerintah Jawa Timur untuk mengadopsi pendekatan inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital dan analisis data guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran. "Pengelolaan anggaran yang modern dan berbasis data akan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat," imbuhnya.
NasDem juga mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam mengoptimalkan program-program nasional yang dapat mendukung prioritas pembangunan daerah.
"Kami melihat bahwa Raperda APBD 2025 adalah instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Namun, tanpa perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, dokumen ini akan kehilangan makna," pungkasnya. rko
Editor : Moch Ilham
