SURABAYAPAGI.com - Judul ini merespon pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Senin (2/12/2024).
Hasan Nasbi, memastikan pembentukan Kementerian Penerimaan Negara belum dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto di sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, hingga Senin (2/12).
"Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan Badan Penerimaan Negara," kata Hasan di Kantor Presiden, Jakarta .
Hasan menjelaskan saat ini Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa. Kemenkeu, tetap dipimpin oleh satu menteri dengan tiga wakil menteri.
Sekali lagi dia menekankan sejauh ini isu Anggito Abimanyu, menjadi Menteri Penerimaan Negara masih sangat liar dan belum bisa dikonfirmasi. Dalam rapat kabinet pun tak ada pembahasan soal jabatan Anggito Abimanyu.
"Ia masih bekerja seperti biasa," kata Hasan. Lho? Ada apa dengan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.?
Sehari sebelumnya, Hashim, mengungkap Prabowo akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara yang dipimpin Anggito Abimanyu.
"Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru," kata adik Prabowo itu dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12).
Anggito kini masih menjabat Wakil Menteri Keuangan membantu Sri Mulyani. Namun, Hashim mengklaim posisi wamenkeu hanya jabatan sementara Anggito.
Nantinya, Anggito akan diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara.
"Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain," ujar Hashim.
Apakah Hashim dijadikan tes sound? Atau Hashim punya vested interest di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ? Ia biss diituding membocorksn rahasia negara yang belum diputuskan presiden
***
Akal sehat saya bilang ada simpang siur mengenai kebijakan pembentukan kementerian di pemerintahan Prabowo?
Catatan jurnalistik saya, ini bukan pertama kali Hashim menyinggung soal Kementerian Penerimaan Negara. Oktober lalu, sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk, ia sudah mengungkap wacana ini.
Hashim Djojohadikusumo mengungkap Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara yang dipimpin Anggito Abimanyu.
"Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru," kata adik Prabowo itu dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12) .
Padahal sampai saat ini, Anggito masih menjabat Wakil Menteri Keuangan membantu Bendahara Negara Sri Mulyani. Namun, Hashim mengklaim posisi wamenkeu hanya jabatan sementara Anggito.
"Saya kira dia (Anggito) sebagai wakil menteri, itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain," tambah Haahim..
Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini dilakukan Prabowo sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara. Kementerian anyar itu ditugaskan untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.
"Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita. Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran," ungkapnya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.
Ia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.
"Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10),
Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Namun, wacana itu sempat meredup usai nama-nama menteri di Kabinet Merah Putih diumumkan pada 20 Oktober 2024. Kabinet gemuk itu telah diisi 48 menteri, tetapi tidak ada menteri penerimaan negara dalam daftar nomenklatur baru.
Publik sekarang bisa bingung? Siapa presiden Indonesia sekarang? Kabar simpang siur ini bisakah memunculkan krisis komunikasi dalam masyarakat.?
Saran saya, sebaiknya pengetahuan dan informasi masyarakat perihal kementerian perlu terus ditingkatkan dengan memanfaatkan sumber informasi yang dipercaya publik. Siapa? Adik Prabowo, Hashim, Presiden Prabowo atau Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.?
Menurut akal sehat saya, informasi simpang siur yang berseliweran di publik, dapat memicu kepanikan sebagian rakyat. Apakah setelah ini Hashim Djojohadikusumo , masih dibolehkan bicara ke publik terkait kebijakan publik? Wait and see. ([email protected])
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
