SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Dalam rangka menekan angka stunting di daerah, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar dari dana alokasi umum (DAU) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).
Anggaran nyatanya masih jauh dari mencukupi, lantaran kebutuhan ideal untuk pelaksanaan program ini mencapai Rp 100 miliar. Dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya ibu hamil, balita, dan anak sekolah.
"Anggaran Rp 10 miliar ini belum cukup. Selain itu, hingga kini belum ada data akurat terkait jumlah penerima manfaat, termasuk kategori ibu hamil, balita, dan anak sekolah," jelas Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, Selasa (07/01/2025).
Oka juga menyoroti belum adanya dapur khusus di Kabupaten Probolinggo untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, lantaran saat ini, dapur yang ditunjuk berada di Kota Probolinggo.
"Setahu saya, dapur khusus ini baru ada di Kota Probolinggo. Untuk Kabupaten Probolinggo mungkin masih dalam proses, karena targetnya sampai akhir tahun 2025," jelasnya.
Sehingga pihaknya berharap pemerintah pusat dapat memberikan tambahan dana transfer agar program ini berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Saat ini kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. Semoga ada kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan tambahan anggaran," katanya.
Perlu diketahui, program makan bergizi gratis merupakan langkah strategis Pemkab Probolinggo untuk menekan angka stunting dan malnutrisi. Dengan alokasi anggaran yang lebih memadai dan mekanisme pelaksanaan yang tepat, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di kalangan rentan.
"Ini bukan sekadar memberikan makan siang. Kualitas, higienitas, dan nilai gizi harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai hanya asal diberikan tanpa memperhatikan standar kesehatan yang seharusnya," katanya. pr-01/dsy
Editor : Desy Ayu
