SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghimbau kepada seluruh sekolah agar mengalokasikan anggaran daerah khusus Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
Hal itu sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa MBG dilaksanakan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional. Terkait anggaran dan pelaksanaannya, dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
Maka dari itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya terus melakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program tersebut berjalan dengan lancar.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai, mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyesuaikan langkah agar selaras dengan arahan pemerintah pusat. Ia mengatakan sejak beberapa bulan terakhir, pemkot telah menata anggaran demi mensukseskan MBG. Anggaran yang rencananya bakal dikhususkan dari APBD Kota Surabaya untuk program tersebut sejumlah Rp 1,1 triliyun.
“Tetapi, info terakhir bahwa MBG akan memakai anggaran murni APBN. Pemerintah pusat sudah melakukan efisiensi di beberapa kementerian, anggaran itu dimasukkan dalam program MBG tahun ini,” ujar Bahtiyar, minggu (9/2).
Terkait pemkot yang sudah terlanjur menggeser pos-pos tertentu untuk menyisihkan anggaran MBG dari APBD, Bahtiyar menyarankan agar rencana alokasi dana itu diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas sekolah. Baik untuk sarana pembelajaran atau pendukungnya.
Terlebih, Prabowo mengimbau langsung agar pelaksanaan MBG tak mengesampingkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Sebab hal itu menjadi aspek penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Prabowo juga memberi atensi pada fasilitas toilet di sekolah-sekolah agar senantiasa bersih dan nyaman.
“Pemerintah pusat sudah memberikan info valid, bahwa Pemda atau Pemkot hanya melakukan pendataan saja. Bahkan, sejauh ini, meski banyak pemda yang sudah menggeser anggaran, namun belum ada juknis resmi dari pemerintah pusat. Jadi, memang pemda atau pemkot tak perlu mengeluarkan anggaran khusus untuk MBG,” tutur Bahtiyar.
Bahtiyar melanjutkan, selain fasilitas sekolah, alokasikan untuk pembangunan mendesak. Total dana alokasi khusus MBG dari APBD Kota Surabaya sebesar Rp 1,1 triliun. Dana tersebut merupakan hasil pergeseran dari beberapa sektor.
"Rencananya, anggaran MBG itu untuk mendanai puluhan ribu siswa di Surabaya dan memanfaatkan UMKM setempat untuk memesan makanan. Sehingga terjadi perputaran ekonomi yang berkelanjutan," terangnya.
Namun, adanya instruksi presiden untuk sentralisasi dana dan pelaksanaan MBG oleh BGN membuat dana Rp 1,1 triliun tersebut harus dialokasikan ke sektor lain. Bahtiyar menyebut, dana itu bisa dialihkan ke program pembangunan Kota Pahlawan yang lebih mendesak.
“Utamanya, pembangunan sekolah sesuai instruksi bapak presiden. Selebihnya, bisa untuk pembangunan lainnya. Seperti, sarana prasarana publik, pembangunan jalan, atau untuk mengatasi banjir,” ujar Bahtiyar.
Bahtiyar mengatakan, perlu adanya penambahan vendor penyedia makanan program MBG. Saat ini, tercatat dua vendor mitra BGN di Rungkut dan Wonocolo. Keduanya menyediakan makanan untuk 10 sekolah dengan total 6.000 siswa penerima MBG.
“Akan ditambahkan menjadi 10 vendor mitra. Tapi masih menunggu verifikasi BGN. Jika terdapat 10 vendor, total siswa penerima MBG mencapai 30.000. Yang jelas, kedepan, dewan akan turut mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG ini. Tujuannya satu, memberikan layanan terbaik sebagai wakil rakyat,” pungkas Bahtiyar.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa anggaran Rp1,1 triliun yang rencananya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui APBD, akan kembali didiskusikan dengan DPRD Surabaya. Sebagian anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan sekolah serta perbaikan kampung-kampung di Surabaya.
"Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga kami harapkan pembangunan di Surabaya bisa lebih cepat dari hari ini," pungkasnya. Alq
Editor : Moch Ilham
