SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Usai disorot terkait anggaran uang harian kunjungan kerja (kunker), kini anggota DPRD Jombang, Jawa Timur kini ramai-ramai mendukung kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan DPRD Jombang komitmen untuk mematuhi Inpres terkait efisiensi anggaran.
"Kami (DPRD Jombang-red) komitmen untuk melaksanakan seusia instruksi presiden terkait efisiensi anggaran," ungkapnya, Minggu (16/2/2025).
Meski mendukung efisiensi anggaran, namun dijelaskan Hadi pihaknya masih melakukan koordinasi terkait poin-poin apa saja yang harus dilakukan efisiensi anggaran sesuai instruksi tersebut.
"Jadi kami masih melakukan identifikasi anggaran mana-mana yang harus direfocousing itu," ujarnya.
Diketahui, berdasar kabar yang beredar sebelumnya, legislatif merupakan satu di antara lembaga pemerintah yang tidak terkena dampak kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, juga mendukung pemangkasan anggaran kunker DPRD.
"Sepanjang memang untuk menyongsong Indonesia emas dan untuk pembangunan kedepan, itu bukan menjadi masalah," tuturnya.
Kartiyono pun menanggapi anggapan bahwa kunker DPRD Jombang tidak efisien, merupakan hal yang tak benar.
"Tapi masing-masing punya persepsi sendiri. Apabila kunker dinilai tidak ada manfaatnya itu tidak benar," katanya.
Dikarenakan, sambung Kartiyono untuk pembangunan harus berhubungan dengan daerah lain. Terlebih lagi, banyak pembelajaran yang didapatkan dari kunjungan itu.
"Misal di daerah itu mempunyai hal-hal yang positif untuk ditiru, ya kita tiru," ujarnya.
Sehingga, kekurangan daerah bisa ditutupi dan saling berbagi. "Kita bisa tukar pengalaman. Jadi sisi manfaat tetap ada," tuturnya.
Akan tetapi, apabila ada program yang lebih manfaat dan anggaran itu harus dialihkan, juga bukan menjadi masalah bagi DPRD. "Kalau memang untuk kemaslahatan bersama ya tidak masalah," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menyoroti belanja perjalanan dinas biasa (uang harian) anggota DPRD Jombang yang nilainya mencapai puluhan miliar.
Direktur LSM Linkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, Aan Anshori mempertanyakan besaran anggaran bagi legislatif yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa anggaran tersebut dianggap sebagai pemborosan anggaran lantaran biaya belajar anggota DPRD Jombang yang mencapai miliaran rupiah, tidak sebanding dengan implementasi yang berdampak ke masyarakat.
"Anggaran sebesar itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya dalam aspek finansial, namun kinerja juga dampaknya," kata Aan.
Ia pun mengungkapkan bahwa kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPRD Jombang belum diketahui seberapa efektif. Karena diduga kunker menjadi salah satu kedok bagi dewan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, meski terkesan "receh" menurutnya. Sar
Editor : Moch Ilham
