SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Ahli waris dari tiga pekerja yang meninggal dunia di Kabupaten Mojokerto mendapatkan santunan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.
JKM itu diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra atau Gus Barra, saat kegiatan senam bersama menyambut Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke- 732 di Lapangan Desa Tumapel, Kecamatan Dlanggu, Minggu (27/04/2025)
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto, Imam Haryono Safii mengatakan, santunan tersebut diberikan kepada ahli waris dari tiga orang pekerja yang meninggal.
Yaitu Muslimin, perangkat Desa Segunung, Kecamatan Dlanggu serta dua pekerja rentan asal Kecamatan Puri yakni Sutanto dan Gendut.
Menurutnya, ahli waris dari tiga pekerja tersebut menerima santunan JKM. Karena memang itu hak mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi, mereka menerima manfaatnya ketika tulang punggung keluarga meninggal dunia. Semoga santunan tersebut dapat mengurangi beban keluarga ketika tulang punggung keluarga meninggal dunia," katanya.
Imam menerangkan, masyarakat bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan mudah yakni cukup dengan membawa KTP. Selanjutnya akan difasilitasi oleh perusahaan jika tergabung dalam aktivitas pekerja formal.
"Selain itu, untuk para pekerja mandiri yang tidak tergabung dalam perusahaan, bisa juga mendaftarkan diri secara mandiri dengan program informal atau BPU BPJS Ketenagakerjaan, yang penting ada aktivitas ekonomi," ujarnya
Bupati Mojokerto, Gus Barra menyampaikan harapannya agar semua pekerja di Kabupaten Mojokerto dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, banyak manfaat yang akan diperoleh para pekerja atau ahli warisnya jika terjadi sesuatu selama masih aktif sebagai pekerja.
"Karena tidak ada seorang pun yang bisa memastikan suatu takdir itu terjadi. Maka sebagai langkah antisipasi, para pekerja perlu memastikan bahwa telah terlindungi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,"ucapnya.
Untuk diketahui, ahli waris menerima santunan JKM sebesar Rp 42 juta yang merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Dwi
Editor : Desy Ayu
