BPS Catat 9,48 juta Warga Kelas Menengah Indonesia, Turun Kelas Dalam Lima Tahun Terakhir
SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Himpitan biaya hidup tidak hanya menimpa kelas menengah di Indonesia. Sejumlah warga Singapura, juga mengkhawatirkan nasib mereka yang semakin terhimpit akan biaya hidup yang meroket.
Dua konsultan keuangan dari Singapura kini mengaku megap megap juga. Keduanya Catherine Tan dan Richard Han
Kesulitan dua konsultan keuangan ini diungkal jelang Pemilu Singapura 2025 yang digelar pada Sabtu (3/5) hari ini.
Konsultan keuangan berusia 68 tahun bernama Richard Han mengaku cemas akan nasibnya setelah pensiun nanti. Begitu juga Catherine Tan yang juga berprofesi sebagai konsultan keuangan.
Tan yang berusia 30 tahun mengaku sulit memenuhi kebutuhan hidup dengan pendapatan rumah tangganya yang sebesar S$5.700 atau Rp72,2 juta sebulan (S$1=Rp12.666), sementara ia membayar dokter spesialis kulit untuk anaknya bisa mencapai S$300 sekali kunjungan.
"Harga-harga semua hal lain naik, tetapi gaji kami tidak naik," kata Tan yang pendapatan rumah tangganya di bawah pendapatan rata-rata negara kota itu sebesar S$11.297.
Risiko Resesi di Singapura
Tan dan Han menjadi bagian dari 2,76 juta pemilih yang akan memberikan suara mereka pada 3 Mei hari ini, sekaligus pihak yang terancam akibat tarif AS dan pelemahan ekonomi yang meningkatkan risiko resesi di Singapura.
Singapura sudah dua tahun terakhir dinobatkan sebagai kota termahal di dunia untuk ditinggali oleh bank internasional, Julius Baer.
Sementara itu, partai penguasa Singapura sejak kemerdekaan pada 1965, People's Action Party (PAP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Singapura saat ini, Lawrence Wong, diperkirakan akan kembali menang dan menguasai parlemen.
Namun perolehan suara partai ini akan menjadi perhatian ketat lantaran banyak pemilih yang tak senang dengan cara mereka yang menguasai pemerintah itu menangani permasalahan Singapura.
Berikan Bantuan Sosial ke masyarakat
Tan sendiri mengaku ia akan memilih PAP karena partai tersebut menanggapi permintaan warga untuk memberikan lebih banyak bantuan sosial ke masyarakat.
Ia juga berharap pemerintah bisa memberikan lebih banyak lagi dukungan kepada keluarga untuk membantu perawatan anak dan menghadapi tagihan biaya medis seperti yang ia alami.
Namun Han agak sedikit berbeda. Ia menilai suara oposisi mesti lebih besar lagi dalam Pemilu Singapura 2025 agar PAP "lebih memikirkan warga".
"Jika ada lebih banyak suara oposisi, mereka akan lebih banyak mendengarkan," kata Han.
Menurut jajak pendapat yang digelar pada April 2025 oleh Blackbox Research terhadap 1.506 warga Singapura, peringkat pemerintah pada 26 isu sosial berada pada level terendah mereka.
Meski begitu, capaian tersebut masih terbilang positif bersih, yakni untuk 52 persen untuk penanganan biaya hidup, 55 persen untuk pajak barang dan jasa, 57 persen untuk kesenjangan, 58 persen untuk harga mobil, dan 59 persen untuk perumahan.
"[GST/pajak nilai barang (PPN)] makin tinggi dan tinggi, kita tidak bisa menurunkannya. Dan kemudian biaya hidup sehari-hari, itu setiap hari lho, paham kan?" keluh Han.
Wajah Kelas Menengah Indonesia
Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas dalam lima tahun terakhir.
Pemerintah menunjuk pandemi Covid-19 sebagai kambing hitam, tapi ekonom menilai persoalannya tak sesederhana itu.
Calon kelas menengah adalah kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya bertambah 8,65 juta hingga menyentuh 137,5 juta orang, atau setara 49,2�ri total populasi.
Kelompok terbesar kedua adalah kelompok “rentan miskin”, dengan pengeluaran Rp582.932 hingga Rp874.398 per bulan.
Selama lima tahun terakhir, jumlah warga rentan miskin bertambah 12,72 juta orang. Per 2024, angkanya mencapai 67,69 juta, atau 24,23�ri total populasi.
Di saat jumlah warga calon kelas menengah dan rentan miskin terus bertambah, penduduk kelas menengah justru kian menyusut.
Sepanjang 2019-2024, warga kelas menengah berkurang 9,48 juta orang menjadi hanya 47,85 juta. Kini, proporsinya hanya 17,13�ri total populasi, turun dari 21,45% pada lima tahun silam.
Semua itu menunjukkan betapa rentannya kelas menengah dan calon kelas menengah Indonesia untuk “turun kelas”.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 pada Jumat (15/11). Tercatat, standar hidup layak berdasarkan pengeluaran per kapita per tahun orang Indonesia adalah Rp12,341 juta atau sekitar Rp1,03 juta per bulan selama 2024.
Angka tersebut menjadi perhatian karena selama 5 tahun terakhir IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,75% yang tercermin dari kenaikan dimensi pembentuknya seperti standar hidup layak dan pengetahuan.
BPS juga mencatat nilai standar hidup layak tahun ini meningkat Rp442 ribu atau 3,71�ri tahun sebelumnya (2023) yang sebesar Rp11,89 juta per tahun.
"Ini lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,61%," ujar Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers, Jumat (15/11).
Bergeser ke tingkat provinsi, Jakarta menempati posisi teratas menjadi provinsi dengan biaya standar hidup layak tertinggi, mencapai Rp19,953 juta per tahun atau setara Rp1,662 juta per bulan.
Sementara itu, Papua Pegunungan berada di posisi terendah dengan biaya standar hidup layak sebesar Rp5,71 juta per tahun, atau sekitar Rp476 ribu per bulan.
Perbandingan Standar Biaya Hidup Layak Orang Jakarta dan Indonesia Per Bulan selama tiga tahun terakhir (2022–2024), terdapat tren kenaikan biaya hidup baik di Jakarta maupun secara nasional. Pada tahun 2022, rata-rata biaya hidup nasional mencapai Rp956 ribu per bulan. Sementara itu, biaya hidup di Jakarta sudah berada di angka Rp1,577 juta, atau hampir 65% lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Jakarta menjadi kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Rata-rata biaya hidup rumah tangga di Jakarta mencapai angka Rp 14,8 juta!
SBH 2022 yang dirilis pada 12 Desember 2023 menunjukkan nilai konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga per-bulan di Indonesia mengalami tren peningkatan. Terutama dalam kurun waktu empat tahun terakhir.
Survey ini menggunakan sampel 240 ribu rumah tangga yang tersebar di 150 kabupaten/kota. Pengukuran ini mencatat pengeluaran konsumsi bulanan untuk komoditas makanan dan nonmakanan.
Bappenas Susun Dua Skenario
Bambang Brodjonegoro kala masih menjabat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bilang, penduduk kelas menengah berperan penting untuk meningkatkan konsumsi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membawa Indonesia menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2045.
Pertumbuhan konsumsi memang penting karena lebih dari separuh ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga.
Untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju, Bappenas saat itu telah menyusun dua skenario berbeda.
Pada skenario dasar, ekonomi diharapkan terus tumbuh setidaknya 5,1% per tahun. Dengan begitu, Indonesia dapat jadi negara berpendapatan tinggi pada 2038 dan memiliki ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada 2045
Pada skenario yang lebih ambisius, Indonesia disebut bisa jadi negara berpendapatan tinggi pada 2036 dan memiliki ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045. Syaratnya: ekonomi mesti konsisten tumbuh 5,7% per tahun.
Dalam prosesnya, menurut perhitungan Bappenas, jumlah warga kelas menengah Indonesia bakal terus meningkat menjadi 85 juta pada 2020, 145 juta pada 2030, dan 223 juta pada 2045.
”Kontribusi konsumsi penduduk kelas menengah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang harus dijaga pemerintah,” kata Bambang, pada 22 April 2019.
Kini, lima tahun setelah paparan Bambang tersebut, realitasnya tampak jauh dari harapan.
Penduduk kelas menengah Indonesia pada 2019 berjumlah 57,33 juta orang dengan kontribusi 43,3% terhadap total konsumsi rumah tangga. Angkanya terus menyusut hingga 48,27 juta orang pada 2023, dengan sumbangan hanya 36,8% ke konsumsi.
Pendapat Peneliti LPEM UI
Teuku Riefky, peneliti makroekonomi di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), tidak setuju bila Covid-19 disebut sebagai akar masalah anjloknya kelas menengah.
Riefky bilang pandemi Covid-19 hanya “memperparah” masalah yang ada. Ia bukan pemicu utama.
Menurut hasil riset LPEM UI, tren penurunan jumlah kelas menengah telah terjadi sejak 2018 sebelum pandemi Covid-19 merebak dan memorak-porandakan ekonomi Indonesia.
Kata Riefky, ada berbagai faktor pemicu, salah satunya deindustrialisasi prematur. ec/erc/jk/rmc
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
