SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Program pembangunan fisik di wilayah perkampungan belum merata menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, pasalnya saat gelar reses di daerah pemilihannya beberapa waktu terakhir ia banyak menerima keluhan dari warga terkait program pembangunan fisik di wilayah perkampungan yang hingga kini belum terealisasi.
Menurutnya, sejumlah usulan yang telah diajukan warga melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) ternyata belum kunjung ditindaklanjuti. Hal ini menimbulkan kekecewaan, terutama bagi ketua RT dan RW yang merasa aspirasi warganya belum dijawab pemerintah kota.
“Banyak usulan yang belum terealisasi, padahal sudah lama diajukan. Ini yang disampaikan warga ke kami. Tidak terealisasinya program ini karena adanya pergeseran anggaran di dana kelurahan maupun pos anggaran lainnya,” ujar Bahtiyar.
Meski begitu, ia mendorong Pemkot Surabaya agar Lurah bersama RT/RW bisa lebih bijak menentukan skala prioritas. Dengan alokasi anggaran yang ada setiap tahun, kata Bahtiyar, program pembangunan seharusnya bisa menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kalau di satu kelurahan ada anggaran Rp1 miliar, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk program yang bisa menjangkau banyak warga. Kecuali ada program besar di atas kapasitas dana kelurahan, tentu perlu koordinasi dengan dinas terkait,” jelasnya.
Ia mencontohkan pembangunan saluran dan pavingisasi jalan yang harus dikerjakan secara berkesinambungan antar-RT agar ada konektivitas dan dampak nyata, khususnya dalam penanganan banjir.
Selain pembangunan fisik, Bahtiyar juga menyoroti perlunya program pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai, pelatihan seperti pembuatan produk UMKM yang sukses dilakukan di Kecamatan Gunung Anyar bisa direplikasi di banyak wilayah perkampungan.
“Pelatihan seperti ini penting untuk menggerakkan ekonomi warga kelas menengah ke bawah. Jadi bukan hanya infrastruktur, tapi juga pemberdayaan,” katanya.
Politisi Gerindra itu menambahkan, program Kampung Pancasila yang saat ini dijalankan Pemkot juga harus dimaksimalkan sebagai wadah menyerap aspirasi warga. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah kota, DPRD, dan masyarakat sangat krusial agar program yang sudah dianggarkan tidak berhenti di atas kertas.
“Selama ini warga sudah ikut musrenbang, survei, dan pendataan, tapi realisasinya minim. Ke depan, Pemkot harus lebih cepat dan tepat dalam menjalankan program yang memang dibutuhkan warga,” tegasnya.
Bahtiyar menegaskan, yang paling tahu kebutuhan adalah warga setempat. Karena itu, ia berharap pembangunan kota bisa lebih merata hingga ke kampung-kampung, agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Alq
Editor : Moch Ilham
