SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemilu 2029 masih empat tahun lagi. Parpol non parlemen mulai menggeliat. Sembilan perwakilan kader parpol non parlemen hadir di kediaman Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO. Tiga parpol non parlemen lainnya tak hadir.
Mereka membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Sekber ini untuk mengkawal dan mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold nol persen di Pemilu 2029 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu semalam (24/9).
Oso menegaskan bahwa Sekber yang dibentuk akan proaktif berkomunikasi dengan pembentuk undang-undang baik DPR dan pemerintah untuk memastikan revisi UU Pemilu mengakomodir ketentuan PT nol persen
Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO mengumumkan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Sekber dibentuk bersama sejumlah partai politik (parpol) non parlemen.
Silaturahmi ini dihadiri perwakilan parpol non parlemen, seperti Oso dari Partai Hanura; Presiden Partai Buruh Said Iqbal; Dewan Pertimbangan PBB Fahri Bachmid; Ketum Partai Umat, Aznur Syamsu; Sekjen Perindo Fery Kurnia Rizkiyansyah; Sekjen PKN, Sri Mulyono; Wasekjen Partai Prima Ika Apriliani; Ketua LBH PPP Erfandi; dan Sekjen Partai Berkarya Irman Jaya Tahrir.
Nilai Suara Rakyat Berdaulat
"Malam ini telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dari 12 partai, 9 partai yang hadir. Yang lain nanti mau nyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang," kata OSO kepada wartawan.
OSO memaparkan pembentukan Sekber itu bertujuan untuk mengawal dihapusnya parliamentary threshold (PT) atau ambang batas masuk DPR. Dalam aturan saat ini, parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas 4 persen untuk bisa masuk DPR.
"Kenapa sekarang kita sudah siap dari awal, karena supaya jangan terjadi lagi last minute aturan itu dirubah-rubah gitu, sehingga merugikan perjuangan dari partai-partai yang hadir di sini, yang non-parlemen," ujarnya.
Dia menyinggung belasan juta suara hilang karena adanya aturan ambang batas tersebut.
Menurutnya belasan juta suara rakyat yang hilang merupakan kejahatan representasi pelanggaran atas kedaulatan rakyat.
"Sayangin suara hilang milik rakyat di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI. Penghilangan 17.304.303 itu suara rakyat karena PT bukan sekadar statistik elektoral tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas azas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi," ucapnya.
"Tidak terwakilinya 17 juta tersebut suara rakyat di DPR RI bertentangan dengan prinsip political equality yang menjadi dasar demokrasi modern. Jika PT 4 persen masih diberlakukan maka demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat. Betul teman-teman?" lanjutnya.
Singgung Prinsip Demokrasi
OSO mengatakan kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme ambang batas. Dia menyinggung prinsip demokrasi di mana tidak ada suara yang lebih tinggi atau lebih rendah.
"Secara teori politik, kedaulatan rakyat adalah milik rakyat. Secara absolut kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme ambang batas PT. Dalam prinsip demokrasi, tidak ada suara yang lebih tinggi atau lebih rendah teori Robert Dewey dalam political chief," jelasnya.
Targetkan PT Nol Persen
OSO mengatakan Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat menargetkan parliamentary threshold nol persen. Dalam waktu dekat, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat akan membahas hal tersebut.
"Kita harus sesuaikan dengan sesuai mekanisme tentang undang-undang pemilu yang sebenarnya. Kan kita punya undang-undang pemilu. Jangan dilanggar. Karena itu telah sah secara hukum. Dan harus dimaknai berdasarkan hati nurani," kata OSO.
"PT-nya 0 persen. Ya kami, ya maaf ya, kalau disuruh ngumpulkan bersama-sama ini dengan persatuan ini, ya Insyaallah kami akan berkumpul," imbuhnya.
OSO belum membeberkan siapa ketua Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, akan diumumkan pekan depan.
"Nanti rahasia, rahasia, rahasia, nanti kita umumkan setelah strukturnya terbentuk. Insyaallah dalam waktu paling lama 7 hari," jelasnya.
"Jika PT 4 masih diberlakukan, maka demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka, bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat. Betul teman-teman? Secara teori politik, kedaulatan rakyat adalah milik rakyat. Secara absolut, kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme ambang batas PT," tegasnya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
