SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto, mengumpulkan sejumlah menteri usai sepekan melakukan lawatan ke empat negara. Sejumlah menteri itu dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan Minggu (28/9/2025) malam.
Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Rumah Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025) malam.
Rapat digelar secara tertutup selama kurang lebih 3 jam Pertemuan tersebut rampung sekitar pukul 21.40 WIB.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membenarkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para menteri untuk membahas sejumlah program unggulan.
Zulhas mengatakan, Presiden Prabowo meminta laporan dari para menteri terkait swasembada pangan, koperasi Merah Putih, hingga penanganan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Zulhas mengatakan, pihaknya juga menyampaikan kepada Prabowo soal hasil rapat koordinasi penanganan kasus keracunan MBG. Dia mengatakan, sudah menyampaikan kepada Kepala Negara bahwa dapur untuk program MBG yang bermasalah ditutup sementara. “Oleh karena itu, (dapur SPPG) yang bermasalah ditutup dulu, akan dievaluasi dan diinvestigasi. Kira-kira itu. Terima kasih,” ucap dia.
Sejumlah Menteri Berikan Laporan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan sejumlah juga memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan yang diberikan terkait dengan pogram prioritas di pemerintahan Prabowo.
"Hari ini Pak Presiden memanggil beberapa menteri untuk beliau mendapatkan update. Karena Bapak Presiden sebagaimana kita ketahui, melakukan lawatan perjalanan ke luar negeri selama tujuh hari," kata Prasetyo Hadi, kepada wartawan.
Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden memberikan arahan teknis dan detail kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) usai insiden keracunan MBG yang menimpa lebih dari 5.000 anak.
Prabowo Berikan Petunjuk Detail
"Jadi terus terang berkenaan dengan masalah MBG sejak kemarin Beliau mendarat di Halim, Beliau memanggil beberapa menteri khusus berkenaan dengan MBG, di BBGN, kemudian juga Beliau langsung memberikan petunjuk-petunjuk terhadap perbaikannya sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa paling utama adalah keselamatan anak-anak kita," kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.
Sejumlah menteri hadir dalam rapat tersebut mulai dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang melaporkan pogram cek kesehata gratis.
Dia menegaskan bahwa keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama.
"Kemudian juga beliau langsung memberikan petunjuk-petunjuk terhadap perbaikannya sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa paling utama adalah keselamatan anak-anak kita," jelasnya.
Salah satu yang dilaporkan dari hasil rapat perbaikan program itu adalah terkait tata kelola MBG. Prabowo juga disebut memberikan petunjuk detail.
"Bahkan sangat teknis misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu berkaitannya dengan masalah air. Beliau sangat konsern karena dari beberapa sampel," jelasnya.
Beberapa sampel, lanjut dia sudah selesai diteliti. Penyebab banyaknya siswa yang keracunan adalah dari adanya bakteri.
"Karena dari beberapa sampel yang sudah selesai, itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri. Salah satunya juga kedisiplinan kita didalam melakukan proses memasak disetiap dapur-dapur tersebut," tuturnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, jelaskan buntut rentetan kasus keracunan menu makan bergizi gratis (MBG), ada sejumlah instruksi yang disampaikan Prabowo terkait MBG. Prabowo meminta agar SPPG dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Prabowo berharap langkah itu dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan terpercaya.
Pembenahan Pada proses Pengadaan
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi, mendukung langkah tersebut.
"Itu (pemasangan CCTV-SLHS) langkah penting untuk memperbaiki sistem. Tetapi kami juga menilai penanganan tidak boleh berhenti pada pemasangan alat atau sertifikasi semata. Yang sama pentingnya adalah pembenahan menyeluruh pada proses pengadaan, distribusi, pengawasan kualitas makanan, dan pembinaan SDM penyelenggara," kata Nurhadi kepada wartawan, Senin (29/9/2025).
Ia mengusulkan agar jumlah porsi yang diproduksi di setiap dapur proporsional dengan jumlah dan kapasitas SDM yang ada. Misalnya, maksimal sekitar 2.000 porsi per dapur.
"Dengan pembatasan ini, jarak waktu antara selesai memasak, proses pemorsian, dan konsumsi tetap pendek sehingga makanan yang disajikan selalu dalam kondisi segar, layak dikonsumsi, dan bergizi," tutur Nurhadi.
"Kami mendorong agar kebijakan baru ini disertai sistem monitoring, audit, dan sanksi yang jelas, supaya keamanan dan kualitas makanan benar-benar terjamin dan kejadian luar biasa tidak terulang lagi," sambungnya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
