SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah, mendorong pemerintah agar tidak ragu memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan pondok pesantren melalui alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, pesantren memiliki kontribusi besar bagi bangsa dan negara, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan dukungan konkret dari pemerintah pusat.
“Pesantren memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa ini. Bahkan, perjuangan kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari kiprah para kiai dan santri. Resolusi Jihad pun lahir dari lingkungan pesantren,” ujar Ahmad Athoillah yang akrab disapa Gus Atho’, di Surabaya, Senin (13/10/2025).
Ia menegaskan, perhatian terhadap pondok pesantren tidak hanya dalam aspek pendidikan dan keagamaan, tetapi juga harus mencakup pengembangan sarana dan prasarana. Ia mencontohkan Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran di Sidoarjo yang baru-baru ini mengalami insiden bangunan ambruk, sehingga perlu mendapatkan dukungan pembangunan yang lebih baik. “Pemerintah jangan ragu menggunakan APBN untuk memperkuat pesantren. Ini bukan semata soal bantuan fisik, tetapi bentuk penghargaan terhadap jasa pesantren yang telah berkontribusi nyata bagi keutuhan dan kemajuan bangsa,” tegasnya.
Menurut Gus Atho’, memperkuat infrastruktur dan fasilitas pesantren berarti turut memperkokoh sistem pendidikan berbasis Islam yang selama ini menjadi benteng moral bangsa.
“Pesantren adalah fondasi karakter bangsa. Kalau pemerintah serius memperhatikan pesantren, berarti pemerintah sedang memperkuat akar moral dan budaya Indonesia,” ujarnya.
Politisi asal PKB itu menegaskan komitmen partainya untuk terus memperjuangkan kepentingan dan kemajuan pondok pesantren di Indonesia. Ia menyebut, sejak awal berdiri, PKB yang lahir dari rahim pesantren memang konsisten memperjuangkan aspirasi dunia pesantren. “PKB lahir dari pesantren dan untuk pesantren. Banyak hal yang sudah dilakukan partai ini demi kepentingan pesantren,” ujarnya.
Salah satu wujud nyata komitmen tersebut, lanjutnya, adalah inisiatif pembentukan Undang-Undang Pesantren, yang menjadi payung hukum bagi keberlangsungan dan pengembangan lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia. Selain itu, PKB juga mendorong kebijakan pemberian gaji bagi guru-guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Madrasah Diniyah, serta guru pesantren yang selama ini berperan penting dalam pendidikan karakter dan keagamaan di masyarakat. “PKB juga memperjuangkan beasiswa untuk para santri, serta menginisiasi peringatan Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap peran besar pesantren dan santri bagi bangsa,” lanjutnya.
Tidak hanya di tingkat nasional, Gus Atho’ menyebut PKB di berbagai daerah juga aktif mengawal lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pondok Pesantren, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai turunan dari UU Pesantren.
Ia menilai, dalam satu dekade terakhir, perhatian pemerintah terhadap pesantren memang meningkat, namun masih perlu diperkuat agar keberadaan pesantren semakin kokoh dan berdaya saing. “Perhatian pemerintah terhadap pesantren sudah mulai tampak dalam sepuluh tahun terakhir. Tapi ini harus lebih ditingkatkan lagi, karena pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat pembentukan karakter dan penggerak ekonomi umat,” tegas anggota Komisi C ini. rko
Editor : Moch Ilham
