SURABAYAPAGI.com, Gresik - Polemik mengenai voucher umroh dalam gelaran Seniora Pemkab Gresik memperlihatkan satu persoalan yang jauh lebih penting dari sekadar salah paham masyarakat terhadap istilah “voucher.” Persoalan itu adalah memburuknya kualitas jurnalisme kita, terutama media-media lokal yang semakin menyerupai etalase komentar warganet ketimbang institusi pencerdasan publik. Dalam kasus ini, media gagal menjalankan peran mendasar sebagai penjernih informasi. Mereka bukan saja membiarkan kesalahpahaman publik hidup, tetapi turut memperbesar dan memperkerasnya melalui framing yang tidak proporsional.
Sejak awal, panitia Seniora tidak pernah menyebut hadiah itu sebagai “umroh gratis.” Kata yang digunakan adalah “voucher umroh,” sebuah istilah yang dalam dunia travel memiliki makna jelas: potongan atau subsidi biaya, bukan pembiayaan penuh. Namun sebagian publik yang mungkin tidak familiar dengan mekanisme voucher—mengasumsikan bahwa hadiah itu adalah paket umroh lengkap. Ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, muncul keluhan di media sosial. Bukannya meluruskan, media justru mengambil keluhan tersebut sebagai fondasi pemberitaan. Mereka memperlakukan komentar netizen seolah-olah itu fakta empiris, bukan hasil salah paham.
Pada titik inilah persoalan besar muncul: media kehilangan keberanian untuk mengoreksi publik. Dalam tradisi jurnalisme yang sehat, pers bukan sekadar mengikuti arah angin. Ia harus menjadi kompas, memberikan orientasi, dan memandu publik menuju pemahaman yang lebih jernih. Namun kali ini, media memilih jalan paling mudah—mengikuti riuh rendah komentar netizen—meski komentar-komentar itu berdiri di atas landasan pengetahuan yang rapuh. Dengan mengutip keluhan warganet secara mentah, media menciptakan kesan seolah voucher itu adalah bentuk “penipuan hadiah,” padahal kesalahannya justru terletak pada persepsi awal masyarakat.
Kekeliruan media tidak berhenti pada soal voucher. Mereka kemudian mengaitkan acara hiburan ini dengan isu anggaran jalan rusak, meminjam retorika netizen yang gemar menghubungkan segala hal dengan kegagalan pembangunan infrastruktur. Media seakan lupa bahwa anggaran daerah tidak bekerja sesederhana itu. Pagu untuk kegiatan seremonial seperti Seniora tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan alokasi pembangunan fisik yang telah ditetapkan melalui proses panjang antara eksekutif dan legislatif. Namun karena narasi netizen lebih menarik, media kembali mengikuti keramaian dan membiarkan publik percaya bahwa acara hiburan ini menggerus anggaran jalan. Padahal ini hanyalah hasil logika yang salah kaprah.
Fenomena ini memperlihatkan gejala jurnalisme reaktif yang semakin mengakar. Media tidak lagi bekerja berdasarkan verifikasi, penelitian, atau wawancara. Mereka bekerja berdasarkan apa yang sedang ramai, apa yang paling banyak dikomentari, dan apa yang paling mudah dikutip. Kualitas pemberitaan ditentukan oleh kecepatan merespons keramaian, bukan ketelitian dalam mengurai persoalan. Dalam praktik semacam ini, yang viral dianggap benar, sementara kebenaran sejati dianggap tidak relevan bila tidak mendatangkan klik.
Kita seharusnya melihat ini sebagai alarm keras. Media yang tunduk pada arus komentar netizen kehilangan fungsi sosialnya. Mereka berhenti mendidik publik; mereka berhenti menjadi sumber kejelasan; mereka berhenti menjadi penopang demokrasi. Ketika media ikut menyesatkan publik dengan framing yang keliru, kerusakan yang terjadi tidak hanya pada satu isu voucher umroh. Kerusakan itu merembet menjadi penurunan kualitas diskursus publik secara keseluruhan. Masyarakat sulit membedakan mana fakta, mana persepsi, mana kritik yang berdasar, dan mana yang sekadar keluhan emosional.
Dalam ekosistem informasi seperti ini, ruang publik tidak lagi dituntun oleh akurasi dan pemahaman, melainkan oleh sentimen. Ketika media menjadi penumpang gelap dalam kereta viralitas, masyarakat kehilangan kompas moral dan intelektualnya. Padahal selama ini media diposisikan sebagai lembaga yang mampu menahan laju disinformasi, bukan justru menambah lajunya.
Kasus voucher umroh mungkin terlihat sepele, tetapi ia adalah contoh yang sangat jelas tentang bagaimana media dapat kehilangan marwahnya ketika memilih mengikuti keramaian. Pers harus kembali ke etika dasarnya: memverifikasi, menjelaskan, mengoreksi, dan mencerdaskan. Selama media masih memilih menjadi gema dari ruang komentar, publik tidak akan pernah mendapatkan gambaran yang utuh dan jernih tentang realitas. Pers ideal berdiri di atas kebenaran, bukan di atas riuh rendah netizen. Dan ketika media gagal melakukan hal itu, ruang informasi kita akan semakin dipenuhi kabut, sementara masyarakat dibiarkan tersesat dalam kegelapan persepsi yang salah arah.
Oleh: Moh. Masduki
Editor : Desy Ayu
