SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Pekan budaya Jayandaru Festival 2025 yang gagas Ketua DPRD berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ternyata banyak menuai kritikan dari berbagai pihak, baik yang datang dari partisipan giat pekan budaya maupun para pegiat budaya asli Sidoarjo.
Hal ini terungkap saat pelaksanaan acara talkshow bertajuk "Merajut Warisan Budaya untuk Memajukan Kebudayaan." Para pelaku budaya hadir untuk menyaksikan kegiatan yang bertempat di area parkir Museum Empu Tantular, Rabu (26/11).
Gelar budaya lokal wisdom Sidoarjo yang dilaksanakan sepekan ini menurut para budayawan ini hanya seremonial saja tidak sungguh sungguh mengapresiasi perjuangan para pelaku budaya dan seniman asli Sidoarjo, "Katanya Local Wisdom, tapi nyatanya kami sebagai pelaku budaya asli Sidoarjo tidak pernah diakomodir dalam giat budaya ini" tandas Gus Bento dari pengurus komunitas Masyarakat Adat Nusantara (Matra) di Sidoarjo.
Ia menyikapi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sidoarjo sebagai pelaksana giat budaya ini tebang pilih, salah satunya mengajak satu nama pelaku budaya sebagai mitra abadinya. Ironisnya partner tersebut kolaborasi dengan pelaku komunitas budaya dari Surabaya. Bukan berpartner dengn komunitas – komunitas budaya dari Sidoarjo.
Kritikan pedas dan tajam seputar pekan budaya Jayandaru Festival Sidoarjo, ini menggelinding bak bola liar, sampai dugaan kuat valid adanya pungutan liar (pungli) dari segelintir panitianya.
Ada bukti transaksi elektronik transfer uang senilai ratusan ribu untuk sebuah tarif tenda jualan UMKM selama sepekan.
Padahal ada pula pernyataan seolah meyakinkan, satu dari sejumlah koordinator pelaksana operasional lapangan, yakni abdi dalem Joko Dolog bernama Khoirul Ana, tidak ada pungutan biaya serupiah pun alias gratis atau alias cuma – cuma bagi pelaku UMKM yang mengisi sekitar 15 tenda tenant di sekitar panggung utama acara.
“Acara gini ini kan gratis, pak. Stand – stand (UMKM) kayak gini ini kan gratis pak. Nggak bayar sama sekali karena digelar oleh Pemkab Sidoarjo." Ujarnya.
Sorot mata tajam juga mengalir dari Ketua Persatuan Budayawan Jagad Suwung Nusantara (PBJSN) Sidoarjo, ia menuding Dinas terkait sepertinya hanya cinta dan sayang dengan satu komunitas budaya semata, dan itu pun dinilai kurang jelas status legalitasnya.
"Kalau saya cermati itu hanya kumpulan orang budaya, bukan sebuah komunitas. Kumpulan budaya itu sangat dekat dengan Kabid. Proyek – proyek budaya di Sidoarjo selalu ada pimpinan kumpulan itu,” ungkap Deki Dento, Ketua PBJSN Sidoarjo.
Sementara itu Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih dalam kesempatan cukup kaget mendengar bahwa pelaksana acara Jayandaru Java Fest ini, tidak kolaboratif melibatkan banyak pelaku/ pegiat dan komunitas budaya dari Sidoarjo.
“Kalau teknis saya serahkan sepenuhnya kepada Diknas (Dispendikbud) ya. Karena mungkin nggak bisa secara keseluruhan (jumlahnya puluhan hingga ratusan) terakomodir atau tercover semuanya ya. Tetapi minimal (acara ini) mulai memberikan perhatian yang lebih kepada seniman – seniman dan budayawan – budayawan yng ada di Sidoarjo ini agar merasa ikut diperhatikan,” tutur cak Nasik sapaan akrab Ketua DPRD Sidoarjo ini. Hdk/Hik
Editor : Moch Ilham
