SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menjelaskan soal penggeledahan kantor Bea Cukai oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu. Djaka menyebut penggeledahan terkait dengan kasus ekspor sawit dan turunannya untuk periode 2021 sampai 2024.
"Itu kasus lama masalah sawit dan turunannya. Tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau nggak salah," ungkap Djaka saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Dirjen Bea Cukai menyebut kalau penggeledahan itu berkaitan dengan kasus lama soal masalah sawit dan turunannya selama periode 2021-2024.
"Itu kasus lama masalah sawit dan turunannya, tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau enggak salah," kata Djaka saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia menyebut kalau saat ini proses hukum masih berlangsung. Makanya Djaka meminta publik untuk tidak buru-buru menghakimi petugas Bea Cukai.
Djaka menjelaskan, pemeriksaan oleh Kejagung dilakukan di kantor pusat dan beberapa kantor wilayah Bea Cukai. Ia juga menyebut hingga saat ini kasus tersebut masih diproses oleh Kejagung.
"Di beberapa kantor wilayah Bea Cukai yang berkaitan dengan ekspor sawit, dan itu masih berproses," terang dia.
Namun, Djaka mengingatkan bahwa belum tentu pegawai Bea Cukai melakukan tindakan yang salah. Dalam hal ini, Bea Cukai juga terus memberikan dukungan kepada pegawai Bea Cukai yang masih diperiksa.
"Tentunya kita belum tentu men-judge bahwa personil dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai Bea Cukai yang diperiksa," ujarnya.
Dilansir dari detikNews, Kejagung telah menggeledah beberapa lokasi terkait kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit tahun 2022. Di antara lokasi-lokasi itu, disebutkan ada kantor hingga rumah pejabat Bea Cukai yang turut digeledah. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
