Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Diminta Segera Lakukan Islah atau MLB Sebelum Keberangkatan Kloter Pertama Jamaah Haji Tahun 2026
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sejumlah Kiai sepuh Nahdlatul Ulama yang menggelar Musyawarah Kubro Alim Ulama dan Sesepuh NU. Mereka menyampaikan seruan keras kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk segera melakukan islah atau mengembalikan mandat kepemimpinan.
Menurut seorang Kiai Kediri yang dihubungi Senin (22/12) forum ini diikuti ratusan kiai, masyayikh, serta pengurus NU dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.
Musyawarah Kubro itu digelar Minggu (21/12) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
Dijelaskan 601 peserta hadir secara langsung dan 546 peserta secara daring, yang merepresentasikan 308 PWNU dan PCNU.
Kiai sepuh yang hadir di antaranya KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Ma'ruf Amin, KH Said Aqil Sirodj, KH Muhammad Nuh Addawami dan KH Zaki Mubarok. Ada juga jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU, pimpinan lembaga dan badan otonom tingkat pusat, para pengasuh pondok pesantren, serta perwakilan PWNU dan PCNU dari seluruh Indonesia.
Kepercayaan Umat kepada NU
"Forum Musyawarah Kubro menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas semakin meruncingnya konflik internal di tubuh PBNU beserta dinamika yang menyertainya, meskipun telah dilakukan berbagai ikhtiar ishlah melalui forum para masyayikh dan sesepuh NU, termasuk musyawarah di Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, dan Pesantren Tebuireng, Jombang," kata Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid.
Konflik yang berkepanjangan itu dinilai telah berdampak serius, bukan hanya bagi internal organisasi, tetapi juga terhadap kepercayaan umat dan publik kepada NU sebagai jam'iyyah diniyah ijtima'iyah. Para kiai sepuh menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
"Musyawarah Kubro memandang bahwa konflik internal PBNU yang berkepanjangan telah meruntuhkan marwah dan wibawa Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, serta secara nyata menggerus kepercayaan umat dan publik terhadap NU."
Melalui forum tersebut, para alim ulama dan sesepuh NU secara tegas meminta Rais 'Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf segera melakukan islah secara sungguh-sungguh dalam batas waktu yang telah ditentukan yakni 3 kali 24 jam.
"Demi menjaga keutuhan Jam'iyyah dan mengembalikan kehormatan Nahdlatul Ulama, Musyawarah Kubro meminta kepada Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU untuk melakukan ishlah secara sungguh-sungguh, paling lambat dalam waktu 3×24 jam, terhitung sejak Ahad, 21 Desember 2025 pukul 12.00 WIB," ucapnya.
Permintaan Musyawarah Kubro
Apabila islah tidak tercapai dalam tenggat waktu tersebut, Musyawarah Kubro meminta agar kewenangan kepemimpinan diserahkan kepada jajaran Mustasyar PBNU. Langkah ini dipandang sebagai jalan konstitusional untuk memastikan keberlangsungan organisasi.
"Apabila islah tidak dapat dilaksanakan, Musyawarah Kubro meminta kepada kedua pihak untuk menyerahkan kewenangan dan kepercayaan kepada Mustasyar PBNU guna menyelenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 2026," katanya.
Forum juga menyiapkan skenario terakhir apabila mandat tidak diserahkan kepada Mustasyar. Dalam kondisi tersebut, para kiai sepuh sepakat mendorong penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB) melalui dukungan struktural NU di daerah.
"Apabila kewenangan tersebut juga tidak diserahkan kepada Mustasyar, maka Musyawarah Kubro bersepakat untuk menyelenggarakan MLB melalui penggalangan dukungan 50 persen + 1 PWNU dan PCNU," lanjutnya.
MLB itu rencananyakan diselenggarakan selambat-lambatnya sebelum keberangkatan kloter pertama jamaah haji tahun 2026. Sedangkan kepanitiaan MLB disusun oleh dan dari unsur PWNU dan PCNU, dengan melibatkan unsur internal NU yang dipandang perlu.
"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan pertolongan kepada Nahdlatul Ulama," pungkas Gus Muid.
Dipengaruhi Kepentingan Politik
Terpisah, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai konflik yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin pelik karena telah dipengaruhi kepentingan politik dan kepentingan segelintir elite.
“Saya melihat konflik PBNU ini semakin pelik. Karena sudah mengedepankan kepentingan politik dan kepentingan segelintir elite. Bukan lagi berbicara terkait kemaslahatan umat,” kata Iwan kepada Inilah.com, Jumat (19/12/2025).
Menurutnya, konflik merupakan keniscayaan ketika sebuah organisasi kemasyarakatan lebih menonjolkan urusan politik, perebutan kepentingan, hingga sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut, kata dia, tidak terkecuali dapat terjadi pada organisasi keagamaan.
“Jika suatu organisasi kemasyarakatan sudah mengedepankan urusan politik, kepentingan politik, perebutan sumber daya uang dan lain-lain, maka konflik pasti akan terjadi. Tak terkecuali Organisasi Islam seperti NU ini,” ujarnya.
Iwan menilai, dalam situasi konflik seperti saat ini, NU membutuhkan kehadiran pihak penengah yang benar-benar independen dan terbebas dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
“Kemudian mengupayakan islah kepada pihak-pihak yang berkonflik,” kata Iwan menambahkan.n can/in/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
