SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Nobar film dokumenter Pesta Babi di Kota Madiun memunculkan diskusi kritis soal dampak pembangunan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat adat Papua.
Kegiatan yang digelar MuCoffe ini diikuti ratusan orang dari beragam latar belakang.
Muhammad Danu Winata, akademisi sekaligus pemantik diskusi, menyebut film tersebut membuka refleksi bagaimana setiap proses pembangunan menimbulkan konsekuensi.
“Yang pasti adalah bagaimana masyarakat lokal yang kena dampak. Sehingga kita harus berkaca bahwasanya bagaimanapun juga proses pembangunan menimbulkan konsekuensi,” ujar Danu Winata usai nobar film Pesta Babi di MuCoffee, Sabtu (16/5/2026).
Danu juga menekankan pemerintah harus membuka ruang diskusi yang baik dengan masyarakat terkait konsekuensi pembangunan.
“Jadi benar-benar harus diperhatikan apakah sudah diskusi atau langsung eksekusi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menilai penolakan nobar film ini muncul karena adanya persepsi bahwa film tersebut merupakan bentuk upaya perlawanan kepada pemerintah secara terang-terangan. Padahal menurutnya, film ini merupakan karya seni dari sudut pandang masyarakat lokal dan sang sutradara.
“Ini adalah karya seni film yang menggambarkan realitas menurut sudut pandang masyarakat lokal dan produser film tersebut. Alangkah baiknya pemerintah tidak serta-merta menelan mentah-mentah,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat melakukan cross-check dan tidak menelan mentah-mentah informasi dari satu sudut pandang, melainkan harus mencari data dan memahami sejauh mana pendekatan pemerintah terhadap masyarakat adat atau masyarakat Papua.
Lebih lanjut, ia mendorong masyarakat aktif membuat forum dialogis yang pada akhirnya dapat membuka berbagai perspektif tentang Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Alangkah baiknya masyarakat terus memonitor progres pemerintah, melihat sejauh mana pemerintah berdialog dengan masyarakat setempat. Kalau misalkan masyarakat lokal itu tidak dilibatkan, ya kita tetap bersuara memberikan kritik,” ujarnya.
Di akhir, ia berharap praktik demokrasi di Indonesia tetap berjalan baik, termasuk dalam menyikapi kritik terhadap pembangunan di Papua.
“Saya yakin praktik demokrasi di negara ini akan satu langkah lebih maju. Mudah-mudahan tidak ada lagi represi, tapi ruang diskusi,” pungkasnya.
Di sisi lain, salah satu penonton bernama Tajab menilai film ini dapat menjadi referensi dan membuka perspektif baru mengenai konsekuensi pembangunan.
“Film ini menggambarkan realitas alih fungsi lahan yang ingin disampaikan pembuat film seharusnya disikapi sebagai referensi dan pengetahuan. Karena alih fungsi lahan, apa pun dalihnya, banyak merenggut hajat hidup orang banyak, terlebih berdalih kepentingan nasional dengan mengerahkan aparat,” katanya.
Film Pesta Babi sendiri merupakan dokumenter yang mengangkat kondisi masyarakat adat di Papua Selatan yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN). Film ini menyoroti pembukaan hutan skala besar di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi atas nama ketahanan pangan dan energi.
Disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale, film ini merupakan kolaborasi sejumlah lembaga, di antaranya Watchdoc, Jubi, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah melalui program PSN menyebut proyek-proyek tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, meski dalam pelaksanaannya menuai beragam respons dari masyarakat.mdn
Editor : Redaksi
