SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian dalam kerangka International Stabilization Force (ISF). Dalam keterangannya kepada awak media di Washington D.C., Amerika Serikat, Jumat (20/2/2026) waktu setempat, Menteri Luar (Menlu) Negeri Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen mengirimkan hingga sekitar 8.000 personel sebagai bagian dari kontribusi menjaga stabilitas kawasan dan mendukung upaya kemanusiaan internasional.
“Kemarin juga kita sudah mendengarkan Bapak Presiden berbicara. Indonesia berkomitmen untuk mengirimkan pasukan. Beliau sampaikan kemarin 8.000 atau bahkan lebih karena berdasarkan dari rencana komprehensif yang dipaparkan oleh board of peace kemarin, akan ada beberapa region atau beberapa sektor yang secara bertahap nanti akan dilakukan upaya-upaya menjaga perdamaian dan partisipasi ISF ini sendiri,” ujar Sugiono.
Menteri Luar Negeri itu, mengklaim keberadaan Indonesia di ISF tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya hubungan diplomatik dengan Israel. Dia menuturkan ini di Washington DC, Sabtu (20/02).
Klaim tersebut dikatakan Sugiono, meski dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803, negara yang mengirim pasukan ke ISF akan bekerja sama dan berkonsultasi secara erat dengan Israel dan Mesir.
Heru Susetyo Nuswanto, pakar studi perdamaian dan hak asasi manusia di Fakultas Hukum Universitas Indonesi, menganalisis Rafah adalah area dengan jaringan terowongan Hamas yang padat dan kompleks. Dia menyebut Rafah sebagai "zona sensitif Hamas".
"Pasukan Indonesia bisa dianggap hostile force, pasukan lawan atau musuh, oleh Hamas, ketika sedang membersihkan infrastruktur bawah tanah ini," kata Heru dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (21/02).
"Mandat utama ISF adalah stabilisasi. Apa maknanya? Ini tidak jelas. Realitas di lapangan, terowongan bawah tanah ini dianggap ancaman keamanan. Pasukan Indonesia bisa alami transisi dari peace support menjadi counter insurgency atau counter terrorism," ujarnya.
Jika analisis itu benar-benar terjadi, Heru menyebut pasukan Indonesia akan secara tidak langsung masuk dan terlibat dalam konflik antara Hamas dan IDF. "Kita bisa masuk dalam jebakan. Ini bahaya," tuturnya
Indonesia akan menjadi satu dari lima negara yang mengirim tentara untuk bergabung ke Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Empat negara lainnya adalah Kosovo, Kazakhstan, Albania, dan Maroko.
Dari empat negara itu, hanya Maroko yang punya pengalaman mengirim pasukan ke dalam kontingen penjaga perdamaian yang dibentuk PBB.
Namun jumlah tentara Maroko di kontingen penjaga perdamaian tidak sebanyak Indonesia, yang masuk 10 negara paling berkontribusi untuk program di bawah Dewan Keamanan PBB.
menurut Muradi, pakar pertahanan di Universitas Padjajaran.
"Selain pelucutan senjata, yang berisiko itu soal penghancuran terowongan. Itu bisa memicu perang kota yang merepotkan pasukan Indonesia," kata Muradi.
Muradi berkata, terlibat dalam demiliterisasi Hamas secara konsep akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak netral.
Selain risiko terlibat dalam pertempuran, terutama dengan Hamas, Muradi menyebut ketidaknetralan TNI tidak sejalan dengan konstitusi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Selain risiko terlibat dalam pertempuran, terutama dengan Hamas, Muradi menyebut ketidaknetralan TNI tidak sejalan dengan konstitusi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
