SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pekan ini, ribuan mobil pickap asal India resmi mendarat di Indonesia. Hingga Rabu (25/2) masih dibongkar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Impor oleh salah satu BUMN ini gaduh. DPR ikut cawe-cawe. Beberapa Koperasi daerah juga protes karena tidak dilibatkan impor mobil gunakan APBN senilai Rp 20 triliun lebih. Bermanfaatkah mobil pickup untuk Kopdes Merah Putih?
Importir PT Agrinas Pangan Nusantara merealisasi impor 105.000 unit kendaraan niaga untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih.
Tahap awal, sebanyak 1.000 unit telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Pengadaan jumbo senilai Rp 24,66 triliun ini melibatkan dua produsen otomotif besar India, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors.
Dari total unit yang diimpor, 35.000 unit merupakan Scorpio Pick-Up produksi Mahindra.
Sementara 70.000 unit lainnya dipasok Tata Motors, terdiri dari 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
"Apapun keputusan DPR itu adalah suara rakyat, dan wakil rakyat, saya sebagai direktur BUMN saya akan taat, loyal dan manut apapun keputusan negara, apabila itu memang kepentingan rakyat," kata Joao Angelo De Sousa Mota, saat konferensi pers di Jakarta, kemarin (24/2/2026).
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyampaikan bahwa harga pikap hasil impor dari India tersebut sangat kompetitif.
Namun ia enggan mengungkapkan detail harga karena terikat perjanjian NDA (Non Disclosure Agreement) dengan pihak pabrikan.
Meski demikian, ia mengisyaratkan bahwa banderol kendaraan tersebut berada di bawah rata-rata harga pikap merek Jepang yang telah diproduksi di dalam negeri.
Estimasi harga yang diterima Agrinas diperkirakan berada di kisaran Rp 200 jutaan per unit.
"(Harga) semua sudah urusan mereka, sudah termasuk pajak semua. Pokoknya prinsip saya, harga yang disepakati adalah harga terima di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, tidak ada penambahan satu sen pun," ujar Joao dalam konferensi pers di Jakarta (24/2/2026).
Ia menegaskan bahwa status kendaraan sudah On The Road (OTR) dan diterima langsung di lokasi tujuan tanpa biaya tambahan distribusi. Harga murah, kualitas bagamana Bhai atau mas?
***
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau Presiden Prabowo Subianto agar membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga dari India.
Para pengusaha menilai impor utuh atau completely built up (CBU) impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dinilai dapat mematikan industri otomotif di dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah.
"Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin.
Juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.
Selain itu, dia menilai Presiden juga akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.
"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco.
Lantas bagaimana dengan unit-unit yang sudah tiba di Indonesia? Joao mengaku tidak akan menggunakan mobil tersebut jika kebijakannya memang melarang penggunaan unit tersebut.
***
Pick up yang diimpor dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih. Dan kini sudah berdatangan ke Indonesia.
PT Agrinas Pangan Nusantara rupanya sudah mendistribusikan Pick up yang diimpor dari India untuk digunakan pada Koperasi Desa Merah Putih. Direktur Utama Agrinas Joao Angleo De Sousa Mota mengungkap, saat ini pickup dari India itu sudah tiba di Indonesia dan 200 unit di antaranya sudah didistribusikan.
"Sekarang sudah tiba, sudah kita distribusikan juga sebanyak 200, kemudian minggu depan akan tiba lagi 400. Dan sampai akhir bulan ini akan tiba 1.000 unit. Kita akan terus segera langsung kita distribusikan ke tempat-tempat yang sudah siap maupun ke tempat-tempat yang belum siap," kata Joao melansir CNBC Indonesia.
Dia mengungkap, mobil Koperasi Merah Putih itu ditaruh di Kodim. Dengan demikian, saat koperasi sudah siap beroperasi, mobil akan didistribusikan dan selanjutnya bisa langsung digunakan. Dalam foto yang dibagikan Mahindra, Pick up India Mahindra itu memang sudah terdistribusi, salah satunya di Surabaya. Pickup berkelir putih itu juga sudah terlihat diberi stiker bertuliskan 'Koperasi Desa Merah Putih' di bagian bak belakang.
Komitmen kami lebih jauh lagi, membangun ekosistem purna jual dan suku cadang yang kuat di seluruh wilayah operasional, lewat kerja sama dengan Agrinas untuk memastikan dampak yang berkelanjutan," demikian ditulis Mahindra.
Mahindra diketahui mendapat pemesanan sebanyak 35.000 pickup Scorpio. Ini merupakan ekspor terbesar yang dilakukan oleh Mahindra.
Meski unit-unit pickup India itu sudah berdatangan, Joao menegaskan tetap akan mengikuti arahan dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan penggunaan maupun distribusi pickup tersebut.
"Apapun keputusan DPR itu adalah suara rakyat, dan wakil rakyat, saya sebagai direktur BUMN saya akan taat, loyal dan manut apapun keputusan negara, apabila itu memang kepentingan rakyat," kata Joao.
"Tanpa sedikitpun saya ragu-ragu kalau seandainya saya harus nanti digugat atau nanti dipermasalahkan oleh pihak supplier, itu sudah tanggung jawab saya, dan saya ambil tanggung jawab itu," tambah dia.
***
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menekankan bahwa industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi kendaraan pickup yang signifikan. "Kapasitas produksi kendaraan pickup nasional mencapai 1 juta unit per tahun," ungkap Agus..
PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Sokonindo Automobile. Dengan kapasitas yang ada, industri otomotif nasional dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan memperkuat daya saing di kancah global.
Nah, karena gaduh, impor dalam skala besar ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap industri otomotif dalam negeri. Apakah pasar domestik masih dapat menyerap seluruh produksi lokal, ataukah impor ini akan mengisi segmen pasar yang belum tergarap optimal oleh produsen nasional.
Klarifikasi dari Menteri Perdagangan Budi Santoso mengenai bebasnya impor pickup dari kewajiban PI memberikan angin segar bagi PT Agrinas Pangan Nusantara dan calon importir lainnya. Namun, kesuksesan jangka panjang impor ini akan sangat bergantung pada kemampuan adaptasi pasar, daya saing produk, dan strategi purna jual yang ditawarkan.
***
Dari beberapa sumber, saya mendapat informasi, pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengaku tak pernah dilibatkan mengenai kebutuhan transportasi mereka.
"Itu tidak efektif," kata seorang pengurus Kopdes Merah Putih yang sudah punya kendaraan operasional logistik.
Inti dari kegaduhan ini adalah pembelian unit mobil langsung dari pabrik di India diklaim lebih murah. Pihak yang kontra menyatakan tak ada nilai tambah buat ekonomi Indonesia, misalnya pembukaan lapangan pekerjaan.
Rencana pembelian kendaraan operasional untuk KDKMP ini akan menggunakan duit negara puluhan triliun rupiah.
Seorang peneliti Kopdes Merah Putih mengaku tidak terkejut pengurus koperasi tidak dilibatkan, karena sejak awal Kopdes Merah Putih merupakan "kebijakan dari atas ke bawah". Ia khawatir lama kelamaan salah satu program jagoan pemerintahan Prabowo-Gibran jadi bancakan kelompok tertentu.
Peneliti dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Luthfian Haekal, menilai polemik impor mobil India di tataran elite menunjukkan kebijakan Koperasi Merah Putih minim partisipasi.
"Pengurus koperasi tidak diberikan ruang untuk mengetahui apa yang dia butuhkan, tapi kemudian tahu-tahu disuapi oleh negara," katanya.
"Jangan-jangan masyarakat sekitar butuhnya modernisasi alat tangkap [ikan] kalau di konteks pesisir, atau di pertanian modernisasi alat buat pertaniannya. Tapi kenapa adanya pengadaan mobil."
Pada awal Februari, DFW Indonesia merilis survei terhadap 146 responden pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di 19 provinsi.
Salah satu hasilnya, mayoritas responden (51,7%) menyatakan aturan dan pedoman yang disediakan pemerintah pusat harus diikuti sepenuhnya.
"Polanya sudah terus menerus top-down dari negara ke Koperasi Merah Putih, bukan dari masyarakat terus ke pengurus," jelas Haekal. Hal ini tidak mencerminkan prinsip koperasi, katanya.
Ia khawatir, jika pola kebijakan terus datang dari pusat, pada akhirnya Koperasi Merah Putih hanya menjadi ajang bancakan kelompok tertentu. "Perburuan rente di sana, bagi-bagi [jatah]. Lagi-lagi soal serapan anggaran," katanya
Menggunakan bisnis otomotif terkait suku cadang dan bengkel, rencana impor 105.000 unit mobil pickup dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (untuk Koperasi Desa Merah Putih) berisiko mangkrak akibat kurangnya jaringan purnajual dan suku cadang di pelosok. Wajar Kadin, DPR, peneliti cawe cawe.
Dari kritik beberapa lembaga, impor 105.000 unit mobil pickap itu dinilai tidak mendesak. Apalagi telah memicu polemik. Apalagi Industri otomotif dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan tersebut, didukung kapasitas produksi domestik yang belum terutilisasi penuh.
Asosiasi otomotif dan serikat pekerja menilai impor dalam jumlah besar ini dapat menggerus pasar pikap domestik, mengancam lapangan kerja, dan memicu PHK.
Sejauh ini, pihak pengimpor beralasan untuk kebutuhan operasional koperasi desa. Namun penolakan dari pelaku industri otomotif cukup kuat. Termasuk dari parlemen Masya Allah. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
