SurabayaPagi, Surabaya – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung rumah calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sekaligus meluncurkan program BSPS se-Jawa Timur, Minggu (3/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono.
Dalam kesempatan itu, Maruarar mengungkapkan bahwa jumlah program BSPS di Jawa Timur mengalami lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 hanya sekitar 3.000 unit rumah, pada 2026 meningkat menjadi 33.000 unit.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian layak, tetapi juga terintegrasi dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah mengombinasikan BSPS dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta pembiayaan melalui program PNM Mekaar yang menyasar perempuan pelaku usaha.
“Tujuannya agar keluarga penerima tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, peran perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga juga cukup signifikan. Di Surabaya, banyak ibu rumah tangga yang mampu menghasilkan pendapatan tambahan antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
Terkait pembiayaan, pemerintah memberikan kemudahan akses KUR Perumahan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, tidak diperlukan agunan dengan bunga sekitar 6 persen per tahun.
Selain itu, bagi kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan skala UMKM, tersedia fasilitas pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sekitar 5 persen. Skema ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas peluang usaha.
Maruarar juga menekankan bahwa pembangunan 33.000 unit rumah akan memberikan dampak ekonomi luas. Ia memperkirakan program tersebut dapat menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja, termasuk dari sektor pendukung seperti transportasi, industri material bangunan, hingga usaha kecil.
“Ekosistem perumahan ini menggerakkan banyak sektor, mulai dari kontraktor, perbankan, hingga pelaku usaha kecil,” katanya.
Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono menyebutkan, dari total 33.000 penerima BSPS di Jawa Timur, sekitar 1.200 kepala keluarga berasal dari Kota Surabaya. Hingga awal Mei 2026, sekitar 600 di antaranya telah terverifikasi.
Ia memastikan proses verifikasi akan dipercepat agar penyaluran bantuan sesuai target yang telah ditetapkan.
Bambang juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat, termasuk program pembangunan rumah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah akan memberikan dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas peningkatan program BSPS di Jawa Timur.
Ia menilai program tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat.
“Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan rumah layak huni,” ujarnya.
Program BSPS sendiri merupakan inisiatif Kementerian PKP yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan untuk pembelian bahan bangunan, bukan pembiayaan penuh pembangunan rumah.
Editor : Redaksi
