SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Akibat kebijakan penundaan penyerapan anggaran pascaoperasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Tulungagung pada April 2026, Pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) untuk relokasi 41 pedagang Pasar Pojok Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur turut mengalami keterlambatan ,
Padahal, relokasi pedagang harus dilakukan karena sebagian area Pasar Pojok akan digunakan untuk pembangunan gedung baru Polsek Ngantru. Namun, pembangunan TPS yang seharusnya telah direncanakan sejak awal tahun, kini pelaksanaannya tertunda setelah terbit kebijakan yang membatasi penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD) pasca-OTT KPK.
"Terdapat 11 kios dan dua bangunan los yang terdampak pembangunan Polsek Ngantru sehingga sebanyak 41 pedagang harus direlokasi ke TPS," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tulungagung Fajar Widariyanto, Minggu (07/06/2026).
Lebih lanjut, kondisi tersebut membuat Disperindag belum dapat merealisasikan anggaran pembangunan TPS meskipun kebutuhan relokasi pedagang sudah mendesak. Dan saat ini, pelaksanaan kegiatan kembali berjalan setelah terbit Peraturan Bupati tentang Perubahan II APBD 2026 yang membuka kembali ruang penyerapan anggaran oleh OPD.
"Pembangunan TPS sempat terkendala kebijakan sehingga kami belum bisa melakukan penyerapan anggaran," ujarnya.
Disperindag juga kini memasuki tahap pemilihan penyedia melalui mekanisme mini kompetisi sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,4 miliar untuk pembangunan TPS yang akan digunakan sebagai lokasi sementara bagi para pedagang terdampak.
"Setelah proses mini kompetisi selesai dan penyedia ditetapkan, pembangunan TPS akan segera dimulai. Targetnya dapat selesai dalam waktu empat bulan," kata Fajar. tl-03/dsy
Editor : Redaksi
