Musim Kemarau, Air Waduk Wonorejo Tulungagung Mulai Alami Penyusutan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bendungan Wonorejo Tulungagung mulai mengalami penurunan permukaan air (tingkat elevasi). SP/ TLG
Bendungan Wonorejo Tulungagung mulai mengalami penurunan permukaan air (tingkat elevasi). SP/ TLG

i

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Kondisi permukaan air (elevasi) di Bendungan Wonorejo Tulungagung mulai mengalami penurunan saat musim kemarau. Dan saat ini, permukaan air di Bendungan Wonorejo sudah mulai turun setinggi 169,74 meter. Meski demikian, Perum Jasa Tirta (PJT) I memastikan fenomena itu tidak akan mengganggu kebutuhan air baku dan irigasi masyarakat.

“Kami pastikan kondisi ini tidak mengganggu kebutuhan air baku dan irigasi untuk masyarakat,” ujar Kepala Sub Divisi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Sungai Brantas 2 PJT I, Nina Meitasari, Selasa (30/06/2026).

Oleh karena itu, sebagai langkah antisipasi, pihak  PJI I untuk mengisi waduk dan diatur melalui rencana alokasi air tahunan saat musim hujan, agar kebutuhan air masyarakat tetap tercukupi selama kemarau hingga memastikan jika ketersediaan air untuk kebutuhan air baku dan air irigasi di Tulungagung selama musim kemarau tetap aman. 

Bahkan Bendungan Wonorejo tetap mampu bertahan meski tidak ada aliran air yang masuk (Inflow) sampai akhir tahun 2026. “Kami tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat terutama untuk kebutuhan air baku dan irigasi untuk masyarakat Tulungagung dan sekitarnya,” ungkapnya.

​Berdasarkan simulasi perhitungan, permukaam air pada Bendungan Wonorejo diperkirakan akan terus menurun hingga menyentuh angka 154 meter. Namun saat akhir tahun, biasanya kembali naik seiring mulai memasuki musim penghujan.

Saat ini, layanan irigasi dari Bendungan Wonorejo diketahui mampu mencakup area seluas lebih dari 7 ribu hektare. Dimana coverage atau cakupan kebutuhan irigasi itu untuk wilayah Tulungagung dan sekitarnya. “Bendungan Wonorejo ini melayani kebutuhan irigasi kepada masyarakat dengan cakupan seluas 7 ribu hektare,” ujarnya. tl-01/dsy

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…