SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menghapus kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan kembali dibuktikan dengan mengalokasikan porsi terbesar anggaran pembangunan jalan untuk kawasan kepulauan pada tahun anggaran 2026
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah daratan. Menurutnya, masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang layak.
“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh perhatian yang sama dalam pembangunan. Karena itu, alokasi anggaran tahun 2026 lebih besar diarahkan ke kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap pemerataan pembangunan,” ujar Bupati.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Sumenep berharap konektivitas antarkawasan semakin kuat, distribusi hasil pertanian, perikanan, dan perdagangan semakin lancar, serta pelayanan publik di seluruh pelosok Kabupaten Sumenep dapat dinikmati masyarakat secara merata.
”Dengan keberpihakan anggaran yang lebih besar kepada wilayah kepulauan, juga membuka akses kesejahteraan dan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan daratan maupun kepulauan.”tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Eri Susanto, menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Bupati agar pembangunan benar-benar menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar.
"Anggaran di wilayah kepulauan akan digunakan untuk rekonstruksi Jalan Pabian–Kangayan di Kecamatan Kangayan, Jalan Laok Jang-Jang–Kolo-Kolo, serta pemeliharaan Jalan Pelabuhan Batu Guluk–Pandeman di Kecamatan Arjasa.”ungkapnya.
Sementara di wilayah daratan, pembangunan difokuskan pada rekonstruksi Jalan Elak Daya–Mandala di Kecamatan Lenteng, Jalan Batuan–Matanair di Kecamatan Rubaru, serta pemeliharaan Jalan Pasar Ganding–Batu Ampar di Kecamatan Guluk-Guluk.
Untuk diketahui, dari total anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan sebesar Rp47,53 miliar, sebanyak Rp27,53 miliar atau 57,9 persen diarahkan ke wilayah kepulauan. Sementara wilayah daratan memperoleh alokasi sekitar Rp19,99 miliar atau 42,1 persen.
Kebijakan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus membuka akses ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan konektivitas. rah
Editor : Redaksi
