Kepada Yth. Bapak Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta dan Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta.
DENGAN HORMAT, Pak Presiden,
Di usia 81 tahun Republik ini, saya belajar satu hal yang menyakitkan:
Tagline bisa jadi paling berisik, saat keadilan paling bungkam.
Pak Kapolri, Tujuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat tagline PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) adalah untuk mentransformasi institusi Polri agar lebih modern, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Konsep ini ingin mengubah budaya kerja kepolisian agar kian profesional dan adil. Saya salut! Dengan tagline Presisi, bisa menjadikan proses penegakan hukum di lingkupan Polri lebih terbuka, jujur, dan tidak pandang bulu demi rasa keadilan bagi semua
* PRESISI YANG TIDAK DIGUBRIS
Polri punya tagline: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan. Tapi di Polda Jatim, 4 kata itu seperti mati lampu.
Anak saya Radit minta Responsibilitas: “Pak, konfrontir saya dengan pelapor, bank, notaris, biar ketahuan perkara ini pidana, perdata atau sebuah rekayasa untuk bungkam pers yang mengkritisi dugaan mafia lelang yang saya dengar, telusuri hingga klarifikasi ke para pemainnya. Ada pemain lelang di Surabaya menumpuk sertifikat satu kulkas”.
Jawabannya: DITOLAK
Kami minta Transparansi: “Tunjukkan Akte Jual Radit ke Erik”.
Jawabannya: NGGELIBET. Ada apa. Dimana Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan.
Transparansi penyidik dalam kasus ini tanpa disertai keterbukaan informasi dalam proses penegakan hukum di mana penyidik wajib memberikan akses perkembangan perkara yang jelas kepada pelapor, korban, maupun tersangka demi mewujudkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
Saya yang dibidik tersangka, ngenes dengan perlakuan Direskrimum Polda Jatim.
Kami minta Berkeadilan: “Akte gadai saham ini cacat materiil, tidak ada bendanya hanya ditulis resip”.
Jawabannya: ANAK SAYA DITAHAN MEMBABI BUTA.
DIRESKRIMUM SAMPAI MENERBITKAN AKTE MUNDUR DAN DOUBLE.
AKTE DOUBLE TERUNGKAP DALAM SIDANG PRAPERADILAN. SEBAGAI PENCARI KEADILAN SAYA NGENES dan SESAK NAFAS
Jadi untuk apa tagline itu Pak, kalau yang didengar hanya yang punya uang?
* KAPOLRI SEOLAH TIDAK PUNYA RADAR
Surat ke Wassidik tidak direspon. Laporan ke Kapolda dibiarkan. Permohonan perlindungan dibiarkan. Seolah di tubuh Polri tidak ada radar yang menangkap jeritan rakyat kecil. Yang ada hanya radar untuk menangkap wartawan yang menulis tentang mafia.
* RAKYAT KECIL JADI SANSAK PEMILIK UANG
Ini polanya Pak:
Tahap 1: Tulis tentang mafia lelang Dibenci pengusaha
Tahap 2: Muncul Akte Gadai & Jual Beli tiba-tiba Direkayasa
Tahap 3: Tolak semua hak hukum Dilumpuhkan
Kesimpulannya satu: Uang yang bergentayangan, hukum yang ketakutan. Radit tidak punya uang. Dia hanya punya tulisan. Maka tulisannya dijawab dengan akte.
Akte yang judulnya “saham” tapi isinya “resip”. Cacat materiil. Tanpa hubungan hukum. Tapi cukup untuk memenjarakan.
* HAK JAWAB PERS DISEPELEKAN
Oktober-November 2025 Radit menulis. Itu hak jawab pers. Itu vitamin demokrasi. Tapi di negeri ini, vitamin dianggap racun. Maka yang menanam vitamin, dipenjara. Maka yang menebar racun, berkeliaran.
PENUTUP: PERTANYAAN UNTUK USIA 81 TAHUN
Pak Presiden,Kami tidak minta Revolusi. Kami hanya minta tagline PRESISI ditepati. Jika tidak, maka tolong cabut taglinenya. Karena tagline yang tidak ditepati, lebih berbahaya dari tidak punya tagline sama sekali. Ia jadi topeng. Ia jadi jerat.
Tolong Pak. Radar Bapak, kami titipkan untuk rakyat kecil.
Hormat kami, Rakyat yang masih percaya kata “PRESISI”.. (Dr..Tatang Istiawan)
Editor : Redaksi
