SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, berpesan kepada mahasiswa yang bermimpi menjadi presiden atau anggota wakil rakyat supaya menjadi pribadi yang pintar dan berguna di mana pun dan kapan pun.
Ia juga mengatakan perlunya ijazah pendidikan asli sebagai syarat administrasi pendaftaran sebagai pejabat publik.
“Prinsip smart kita berpikir kapan pun dan di mana pun, kalian harus punya itu. Ijazah tidak jadi level utama, tapi ijazah perlu. Jangan sampai ada ijazah palsu,” ucap Sahroni di hadapan Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FH UI) di Kompleks Parlemen, Senin (26/10).
Sebelum ini, Sahroni sempat bertanya kepada mahasiswa terkait mimpi mereka di masa depan. Tanya jawab terjadi ketika Sahroni memuji mahasiswa dari LK2 FH UI yang menyampaikan aspirasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR terkait usulan pembahasan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.
“Teman-teman punya mimpi jadi anggota DPR apa enggak nih? Coba di antara yang hadir di sini, mimpi tertingginya apa coba, siapa yang tahu?” tanya Sahroni.
“Saya mau jadi presiden pimpinan,” jawab Direktur Eksekutif Ketua Lembaga Kajian Keilmuan FH UI, Arvin Rumbiak.
Sahroni pun menanggapi jawaban mahasiswa tersebut. Menurutnya, selama bermimpi itu gratis, maka siapa pun boleh bermimpi apa saja. Ia pun menyinggung peristiwa penjarahan yang terjadi pada dirinya buntut ucapan kontroversial pada akhir 2025 silam. Saat itu, Sahroni mengatakan bahwa orang yang hendak membubarkan DPR adalah orang tolol.
“Adik-adik, selama mimpi gratis, adik-adik mimpi apa saja boleh. Saya saja sampai hari ini walaupun sudah dijarah tetap (bermimpi) jadi presiden saya,” ucapnya.
Sahroni berpendapat para mahasiswa ini memiliki semangat yang sama untuk menjadi wakil rakyat. Ia pun kemudian berpesan untuk tidak hanya pintar di lingkungan universitas, tetapi di mana pun asal memiliki akal.
“Jadi, adik-adik punya semangat yang sama, sama kayak pak Bimo pernah di sini juga. Kalian juga jangan cuma hanya pintar di universitas. Pintar itu banyak tempat, yang penting kamu punya akal,” tambahnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya merespons Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan mengajak fraksi-fraksi lain di DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait wakil presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
“Ya, kami membuka ruang untuk dialog,” ujar Hasto kepada wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10).
Dalam merespons wacana tersebut, Hasto menyinggung putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Ia menilai proses yang melatarbelakangi putusan itu mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan.
“Itu (putusan MK) adalah upaya sengaja abuse of power, bukan hanya pelanggaran etik tapi itu adalah suatu bagian dari pelanggaran pidana yang mempergunakan hukum kekuasaan,” ujarnya. jk2, rc
Editor : Redaksi
