Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Sebelum Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra, ditahan, tanggal 19 April 2018, larinya uang kastemer RAW (Royal Afatar World) sudah menjadi perbincangan di internal manajemen Sipoa Group. Seolah uang kastemer lenyap bagi sebuah misteri.

Misteri?, Ya karena dengan sudah mengumpulkan uang 1.044 kastemer sekitar Rp 166 miliar (pertengahan Oktober 2017 masih tercatat Rp 225 miliar). Budi Santoso, sebagai Direktur Utama PT Bumi Samudra Jedine, tidak segera membangun apartemen. Padahal, perseroan yang kini dimohonkan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) oleh PT Tenotract Indonesia, rekanannya, mengantongi duit kastemer.

PT Teno, sebagai rekanan yang membangun pondasi apartemen juga tidak dibayar. Padahal jumlah tagihan hanya Rp 23 miliar. Ada apa sebenarnya yang terjadi pada manajemen PT Bumi Samudra Jedine, yang dinahkodai oleh Budi Santoso, insinyur lulusan Universitas Petra Surabaya?


Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Saya yang melakukan undercover di manajemen Sipoa, sempat mengikuti rapat membahas masalah komplain dari puluhan kastemer RAW. Peserta rapat selain beberapa direksi, juga cewek-cewek yang bertugas di bagian kastemer service. Bagian ini dikoordinasi oleh seorang wanita berbadan subur, Niken.

Dalam pertemuan ini ditanyakan siapa saja yang menerima uang kastemer. Menurut Niken, tidak semua masuk ke rekening PT Bumi Samudra Jedine. Ada juga yang langsung masuk ke rekening pribadi Budi Santoso. Jumlah dana yang diterima Budi Santoso, cukup lumayan, yaitu dua blok apartemen.

Apakah uang yang diterima Budi Santoso diperhitungkan sebagai pendapatan PT Bumi Samudra Jedine? Tak satu pun peserta rapat yang menjawab. Termasuk Klemen Sukarno Candra.

Setelah saya telusuri selama satu bulan, ternyata tidak ada laporan keuangan dari PT Bumi Samudra Jedine, yang valid. Artinya laporan keuangan perusahaan dikenakan audit oleh kantor akuntan publik kredible.


Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Aris Birawa, direksi termuda yang suka bicara ceplas-ceplos. Saat kantor Sipoa masih di gedung Esa Sampoerna Center, Aris pernah berkata bahwa usahanya berkembang cepat merupakan hal yang tidak diduga.

Menurut Aris, awal usahanya hanya membangun proyek apartemen RAW. “Kita tak menyangka aset tanah kita demikian banyak,’’ beber lulusan arsitek Universitas Petra, yang dikenal pemelihara burung-burung langka.

Data yang saya himpun dari Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Sidoarjo, Budi Santoso, meski baru memiliki tanah 6 ha di Waru Sidoarjo (lokasi yang akan dibangun apartemen RAW), sudah mengantongi ijin prinsip.

Ijin prinsip ini penting bagi pengembang yang akan memanfaatkan ruang untuk tempat usaha dalam skala besar. Ijin prinsip yang. oleh pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo ini, ditandatangani dalam bentuk surat keputusan Bupati Saiful Illah.

Pengeluaran Ijin prinsip kepada Sipoa menjadi pembicaraan di kalangan pegawai Pemkab bidang perijinan sampai Bappekab (Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten) Sidoarjo. Maklum, ada sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi oleh Sipoa. Konon, ijin prinsip ini ditempuh melalui ‘’jalan tol’’ berkat uluran tangan H. Antok, yang dikenal dekat dengan Saiful Illah.

Persyaratan yang wajib dilampirkan saat pengajuan ijin prinsip di Kabupaten Sidoarjo antara lain persyaratan legalitas suatu badan usahan seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Kemudian uraian rencana proyek yang akan dibangun. Uraian ini lengkap dengan peta lokasi dan rencana siteplan atau rencana tapak bangunan. Selain sertifikat tanah dan keterangan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan.

Masalah krusial yang disoroti oleh pejabat di Pemkab Sidoarjo adalah sertifikat yang disodorkan oleh bos-bos Sipoa. Ada sejumlah sertifikat yang masih SHM dan masih atas nama orang lain. tetapi oleh Bupati Saiful Illah tetap diloloskan dan diberi ijin prinsip. Maka itu, sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo, geleng-geleng kepala atas ‘’keberanian’’ Bupati Sidoarjo Saiful Illah.

‘’Demi keadilan untuk rakyat Indonesia (kastemer Sipoa) saatnya Polda mengajak KPK untuk usut Bupati Saiful Illah,’’ usul seorang staf di bagian perijinan Pemkab Sidoarjo.

Apalagi kini, KPK rajin menangkapi bupati di seluruh Indonesia, termasuk beberapa Bupati dan Walikota di Jawa Timur.


Kapolri dan Kapolda Jatim Yth, ,

Beberapa karyawan/ti Sipoa, mensinyalir, uang kastemer apartemen RAW, digunakan untuk mengkulak tanah-tanah bekas rawah di Gunung Anyar dan Tambak oso Sidoarjo. Tanah di dua lokasi ini tahun 2014 masih murah, maklum lokasinya belum menjadi tanah matang.

Oleh karena itu, harga tanahnya murah-murah. ‘’Umumnya H Antok yang urus transaksinya,’’ ungkap staf pemasaran Sipoa.

Konon disodori harga tanah murah, Budi Santoso, mulai berambisi menjadi tengkulak tanah. Budi, tak menghiraukan tanah yang ditawarkan melalui H. Antok, masih merupakan tanah rawa. Pikiran Budi, asal murah.

Para pengembang, menyebut, apa yang dilakukan Budi Santoso adalah menggoreng tanah rawa, menjadi tanah matang dan diberi jalan dengan sebutan ‘’menggoreng tanah’’.

Aris Birawa, yang diakui oleh sejumlah karyawan/ti, sebagai direksi yang ditugaskan membuat jalan di tanah rawah. Dengan infrastruktur, tanah rawa diurug, sehingga menjadi tanah matang.

Saya pernah keliling lokasi yang diklaim oleh bos-bos Sipoa sebagai lahan untuk dibangun property. Lokasi yang saya lihat itu di kawasan tanah kosong rawah di Gunung Anyar Sawah dan Tambakoso.

Jujur, saat itu, saya tidak begitu percaya dengan penjelasan bos-bos Sipoa yang melukiskan impiannya. Maklum, trio Sipoa bukan anak konglomerat. Apalagi pengusaha property. Dua diantara trio ini pernah mengelola ruko di Gunung Anyar, tetatpi dalam skala kecil yaitu kelola 10 sampai 20 ruko.

Budi Santoso, yang mirip godfather sebuah kelompok, suka mengincar lahan sawah basah, ketimbang lahan kering. Saya tanya, alasannya, lahan sawah basah masih murah.

Incaran lahan sawah basah menjadi pilihan bisnisnya, karena Budi tahu bahwa di kota Surabaya, kini semakin sempit mencari lahan untuk perumahan.

Mengaku sebagai murid dari seorang spekulan tanah di Surabaya, Budi Santoso, menyadari bahwa yang paling tepat untuk membangun sebuah rumah, apalagi untuk bangunan bertingkat sekelas apartemen adalah daerah tanah dengan sifat keras dan kering.

Kondisi semacam ini memudahkan pembuatan pondasi dapat kokoh serta tak mudah alami pergeseran. Kebetulan di daerah Gunung Anyar, periode 2014-2017, jarang ditemukan tanah gembur dan lembek. Terbanyak yang dikulak Budi adalah tanah rawarawa.

Saya menelusuri, dengan menggunakan pola ini, harga tanah yang semula dibeli Rp 100 ribu, bisa ditawarkan ke rekanan sampai Rp 2 juta. Pelontakan harga ini hanya dalam waktu tidak sampai satu tahun.


Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Melihat modus operandi Budi dalam menggoreng tanah puluhan hektar, otomatis membutuhkan dana besar. Salah satunya, dana kastemer dari proyek Apartemen RAW. Mengingat, dana kastemer bisa di-buying time, ketimbang dana dari bank. Maklum, dana kastemer tidak membutuhkan bunga, kecuali kemampuan berjanji (buying time).

Dalam praktik selama 12 bulan saya menyusup ke Sipoa grup, Budi Santoso yang langsung menilai harta tanah rawa dan lokasinya (bukan Klemens dan Aris Birawa). Budi dibantu H. Antok, yang dikalangan warga Gunung Anyar, terkenal sebagai perantara dengan pengembang. Salah satunya Sipoa.

Beberapa staf marketing level madya menilai dana kastemer RAW konon digunakan membeli tanah-tanah di sekitar Gunung Anyar, Tambakoso dan di Badung Bali. Pembelian menggunakan nama beberapa Perseroan Terbatas. Uniknya, di semua PT yang membeli tanah, saham mayoritas adalah Budi Santoso.

Maka itu, secara akal sehat, saya menilai masih wajar bila pengurus paguyuban kastemer Sipoa yang terdiri dua paguyuban menuntut Polda Jatim, untuk mengusut bos-bos Sipoa dengan UU TPPU.


Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya.

Pelaku TPPU yang saya himpun dari berbagai kasus TPPU di Indonesia periode 2010-2016. umumnya menggoreng uang (hasil kejahatan) secara rapi. Maklum, uang merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (organized crimes) dalam mengembangkan jaringan kejahatannya.

Motivasi pelaku TPPU umumnya melakukan penghalangan uang, agar mereka dapat menikmati hasil kejahatannya. Dari beberapa kasus kejahatan ekonomi, penipuan dan penggelapan yang menelan jumlah korban banyak serta nilai miliaran (kasus Frist Travel) merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate offence) yang membuka penyidik menyidik pelaku dengan UU TPPU. (tatangistiawan@gmail,com, bersambung)


Tatang Istiawan (Tokoh Pers Jawa Timur)