Ibu Ketum PDIP Megawati,
Senin siang (16/10/2017) kemarin, saya dihubungi Gus Ipul, melalui telepon jarak jauh. Saifullah Yusuf, bacagub Jatim 2018-2023 yang diusung PKB, menelepon saya menyampaikan bahwa pilihan bacawagub Azwar Anas, yang kini Bupati Banyuwangi, datang dari PDIP. "Ini dijodohkan Bu Mega, Mas, bukan saya yang memilih," jelas Gus Ipul, dengan suara agak gelo atau kecewa.
Jawaban Gus Ipul ini menjawab pertanyaan saya, lho kok bacagub dan cawagubnya sama-sama dari Tapal Kuda?. Apa pemilih pilgub Jatim 2018, nanti warga tapal kuda semua? Gus Ipul dengan suara agak landai menjawab, "Ya bagaimana lagi. Ini dijodohkan. Diterima saja."
Saya bertanya lagi, apa mesin politik PDIP sudah siap dengan pola dijodohkan? Mantan wartawan yang pernah menjadi anggota DPR-RI dari fraksi PDIP itu menjawab, "Kayaknya mesin politik PDIP saya lihat sudah ada."
Dialog ini membuat saya teringat hikayat Siti Nurbaya, yang dijodohkan orangtuanya. Saat itu, Siti Nurbaya, tokoh utama dalam buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, mengalami pernikahan terpaksa. Akibatnya, ia sering kali menjadi olok-olok yaitu mewakili perempuan yang dijodohkan orang tuanya. Namun, apakah benar Siti Nurbaya dijodohkan atau dipaksa orang tua untuk menikah dengan saudagar kaya yang berhati jahat?
"Aku tahu Nur, bahwa engkau tidak suka kepada Datuk Maringgih," kata ayahku pada malam itu kepadaku. “Pertama umurnya telah tua, kedua karena rupanya tak elok, ketiga karena tabiatnya yang keji”.
Ayah Siti Nurbaya, berkata, “Aku tahu hatimu pada Samsu dan hatinya kepadamu. Aku pun tiada lain, melainkan itulah yang aku cita-citakan dan kuharapkan siang dan malam, yakni akan melihat engkau duduk bersama-sama dengan Samsu kelak, karena ialah jodohmu yang sebanding dengan engkau… Hai Nurbaya, sekali-kali aku tiada berniat, hendak memaksa engkau. Jika tak sudi engkau, sudahlah, tak mengapa. Biarlah harta yang masih ada ini hilang ataupun aku masuk penjara sekalipun, asal jangan bertambah-tambah pula duka citamu…”
Cuplikan ini saya kutip untuk memperlihatkan penderitaan ayah Siti Nurbaya, Baginda Sulaiman, saat meminta kesediaan anaknya untuk membantu keluarga mereka keluar dari cengkraman jahat Datuk Maringgih. Saat itu, Sulaiman, membujuk Nur untuk membantu mereka, karena keinginannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi istri dan anaknya. Ia tidak ingin melihat keluarganya jatuh di lubang kemiskinan.
Pertanyaannya, akankah kisah ini mewarnai Anda, yang meminang atau dipinang Gus Ipul dan PKB, untuk menjadi partner politik dalam Pilgub Jatim Juni 2018 mendatang?. Apakah pilihan Azwar Anas, telah Anda konsultasikan dengan Gus Ipul lebih dulu?
Pilihan jodoh bacawagub juga dialami oleh Khofifah Indar Parawansa. Saat disiarkan MetroTV, Surya Paloh, SH, Ketua Umum NasDem, tidak serta merta menunjuk bacawagub Khofifah. Bahkan Khofifah, sendiri berjanji akan mengonsultasikan kepada para kyai NU di Tebuireng serta ketua umum partai politik yang mendukungnya.
Adakah pilihan Anda pada Azwar Anas menjadi bacawagub Gus Ipul, merupakan sikap otoriter seorang pemimpin partai politik yang Anda genggam? Bila benar, apakah model otoriter seorang ketua umum partai politik pada demokratisasi yang terus bergulir, masihkah relevan?
Ibu Ketum PDIP Megawati,
Dari tahun ke tahun, dari era Orde Baru hingga era Jokowi, saya menyimak, ideologi partai kadang menjadi sumber pengetahuan yang terus berganti rupa. Pergantian yang acapkali menjadi kepentingan praktis dan pragmatis kekuasaan.
Demikian pula dalam pemilihan Gubernur sebuah provinsi seperti Jawa Timur? Akal sehat saya, baik Gubernur maupun wakil Gubernur, kelak bila sudah menjabat sama-sama mulai mengedepankan kepentingan praktis dan pragmatism kekuasaan. Nah, bukan tidak mungkin, dua jabatan ini bisa abadi. Dan bisa pula senggol-senggolan maju sendiri-sendiri dalam pilgub berikutnya.
Contoh, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Dede Yusuf, perjodohan antara PKS dan Partai Demokrat, pada tahun 2008. Tetapi, pada Pilgub Jabar 2013, keduanya 'bercerai'. Aher, yang diusung PKS, bisa menjadi Gubernur Jabar kedua dengan menggandeng aktor Deddy Mizwar. Sementara Dede Yusuf, yang bertanding melawan Aher, akhirnya tersingkir dari kekuasaan kursi Provinsi Jawa Barat satu.
Ini gambaran pragmatism kekuasaan dan kepentingan pragmatis. Dua hal ini menggelitik saya bahwa Politik itu adalah seni membuat sesuatu yang mustahil menjadi bisa, begitupun sebaliknya.
Terkait dengan posisi Gus Ipul, yang kini masih menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur dan Azwar Anas, masih sebagai Bupati Banyuwangi, menurut akal sehat saya, keduanya sama-sama memenuhi kriteria dasar sebagai pemimpin masyarakat yaitu kapabilitas, aksebilitas dan "chemistry".
Pertanyaannya, akankah kriteria ini bisa diterima oleh pemilih di kawasan tapal kuda, kawasan arek, mataraman, pantura dan Madura? Jawabannya, pada periode kampanye hingga pencoblosan Juni 2018, yang akan menentukan ambisi Gus Ipul menjadi L-1, yang berkantor di gedung Grahadi Jl. Pemuda Surabaya?.
Benarkah, Azwar Anas, kader Anda yang sering dijuluki bupati pariwisata bisa menggoda pemilik suara Pilgub di seluruh Jawa Timur, untuk menaikkan ‘’pangkat’’ Gus Ipul dari wakil Gubernur menjadi Gubernur Jatim penuh?
Terkait dengan kepentingan praktis dan pragmatism kekuasaan, saya pikir mesti ada pemahaman yang mesti Anda yakinkan kepada Gus Ipul maupun Azwar Anas. Apa itu? salah satunya, posisi wakil gubernur itu bukan hanya berperan sebagai ban serep, tetapi partner menjadi abdi rakyat penerus Soekarwo.
Maklum, baik Gus Ipul maupun Azwar Anas, sekarang ini sama-sama mengemban sebagai teknokrat. Bedanya, Gus Ipul, bukan orang pertama sebagai kepala daerah suatu provinsi. Sedangkan Anas, orang pertama di pemerintahan daerah dengan level tingkat kabupaten.
Mencermati dinamika politik praktis tentang kepentingan praktis dan pragmatism kekuasaan jabatan Gubernur Jatim kekal, saya pribadi, mustahil mau menganggap atau bahkan meneguhkan kedua tokoh yang kini menjadi bacagub dan bacawagub Jatim 2018 ini akan taat dan bertahan pada ideologi PDIP yang Anda pimpin. Apalagi ideologi PKB yang diketuai Muhaimin Iskandar.
Ibu Ketum PDIP Megawati,
Bagi setiap orang, terutama anak muda sekarang, perjodohan yang dilakukan oleh orangtuanya (dipaksa) bisa diterima dengan tulus dan tidak.
Pengantin pria bisa menerima calon jodohnya, asal memenuhi kriteria yang dimilikinya. Terutama dalam mencari pendamping hidup. Tetapi bila bertentangan dengan keinginannya, jodohnya pun bisa ditolak.
Demikian juga penjodohan Azwar Anas kepada Gus Ipul, dalam pikiran saya, Anda sebagai Ketua Umum PDIP, bisa memposisikan orang tua Gus Ipul. Sebagai orang tua bidang ‘’perjodohan politik’’ Anda pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, Gus Ipul maupun Azwar Anas.
Memahami pembicaraan melalui telepon saya dengan Gus Ipul, Senin siang kemarin, akal sehat berharap Gus Ipul, melakukan mawas diri tentang status dan kondisi dirinya saat mendapatkan tawaran perjodohan Azwar Anas, pada hari Minggu (15/10/2017).
Gus Ipul, sebenarnya bisa menolak praktik perjodohan dipaksa seperti zaman Siti Nurbaya. Terutama terkait dengan pragmatism kekuasaan. Tetapi bila didalami dari aspek kepentingan praktis, perjodohan dengan orang NU pilihan PDIP, semestinya Gus Ipul, tidak boleh merasa gelo dengan kader sesama dari Tapal Kuda.
Saya ingin memberi masukan kepada Anda bahwa pragmatism dalam politik praktis mengandung dua konsekuensi penting. Pertama, penolakan terhadap objektivitas realitas. Meminjam pemikiran Immanuel Kant, realitas pada dirinya (das ding an sich) sebenarnya tidak bisa diketahui.
Artinya, seseorang (katakan Gus Ipul) hanya bisa mengetahui realitas melalui kacamata yang dipakainya. Berbeda dengan realitas dari kacamata Anda.
Pembicaraan telepon antara saya dengan Gus Ipul Senin kemarin, menurut pikiran saya mengandung konsekuensi bahwa individu seperti Gus Ipul, memiliki otonomi yang besar dalam mengkonstruksi dan memahami setiap fenomena yang dia hadapi, seperti deklarasi pasangan bacagub dan bacawagub Propinsi Jatim oleh Anda di kantor DPP PDIP.
Kedua, realitas deklarasi 15 Oktober itu direduksikan kepada dimensi praktikalitas, manfaat, dan keuntungan yang dapat diperoleh dari Gus Ipul, yang berambisi ingin menjadi Gubernur Jatim penerus Pakde Karwo.
Gambaran yang saya lukiskan ini merupakan sudut pandang dengan kacamata subjektif untuk memahami realitas perebutan Pilgub Jatim 2018. Terutama untuk kepentingan diri sendiri Gus Ipul, Azwar Anas maupun Anda sebagai ketua Umum PDIP.
Jujur, dalam pemahaman saya sampai sekarang, yang mengenal sejumlah elita partai di pusat maupun di daerah, pragmatisme politik tidak mengenal fanatisme ideologis dan kesetiaan kekal pada sebuah parpol.
Saya menyimak, pragmatisme politik justru membuka ruang sebesar-besarnya bagi setiap individu untuk memahami dinamika politik berdasarkan kepentingannya dan kemudian menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan kriteria manfaat (terutama jangka pendek) pragmatisme. Maka itu, pilihan Azwar Anas bagi Gus Ipul dari Anda, semoga bisa memberi manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Paling tidak, kepentingan pragmatism Gus Ipul, Azwar Anas, Anda dan Muhaimin Iskandar serta Halim Iskandar, Ketua DPW PKB Jatim yang semula maju menjadi cagub Jatim 2018 mendadak mengerem mobilnya dan turun, menyerahkan kemudi mobil kepada Gus Ipul.
Maka itu, saya pun tidak bisa menolak bila Gus Ipul maupun Azwar Anas, tidak taat dan bertahan pada ideology partai PKB dan PDIP, yang telah mempromosikan menjadi Gubernur Jatim 2018-2023. Ini bila Gus Ipul, bisa mengalahkan Khofifah, dalam satu putaran. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)
Editor : Redaksi