SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Di tengah dominasi laki-laki di kursi legislatif, kehadiran Ery Purwanti menjadi simbol kuat emansipasi perempuan modern di Kota Mojokerto. Politikus dari PDI Perjuangan ini tampil sebagai sosok sentral yang tak hanya memimpin, tetapi juga membawa perspektif kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil.
Sebagai Ketua DPRD, Ery kerap memimpin jalannya sidang dengan tegas sekaligus inklusif. Kiprahnya dinilai selaras dengan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan.
“Bagi saya, jabatan ini bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus berpihak pada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan pembelaan,” ujarnya, Rabu (29/04/2026).
Tak sendiri, Ery berdiri bersama sejumlah legislator perempuan lain yang juga aktif menyuarakan aspirasi publik. Mereka adalah Silvia Elya Rosa dari PDI Perjuangan, Enny Rahmawati dari Partai Kebangkitan Bangsa, serta Ditha Roosita Ayu Lestari dari Partai Golkar.
Salah satu kiprah menonjol datang dari Enny Rahmawati yang menjabat Ketua Komisi I DPRD. Ia dikenal konsisten mengawal pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mojokerto, yang akhirnya resmi terbentuk pada 2025.
“Alhamdulillah, dengan terbentuknya BPBD diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi penanggulangan bencana di Kota Mojokerto,” ungkap Enny.
Dengan terbentuknya BPBD, penanganan kebencanaan yang sebelumnya berada di bawah Satkorlak kini beralih ke lembaga khusus tersebut. Bahkan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran yang sebelumnya berada di bawah Satpol PP kini turut dilebur dalam struktur BPBD.
Tak berhenti di situ, Enny juga aktif merespons persoalan lingkungan. Ia memimpin Rapat Dengar Pendapat bersama warga terdampak polusi dari TPA Randegan, sekaligus mendorong penataan ulang agar tidak merugikan masyarakat.
Menurutnya, penanganan TPA harus menjadi perhatian serius. Pasalnya, jika ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup, beban anggaran pengelolaan sampah daerah berpotensi meningkat signifikan.
Melalui kiprah para srikandi DPRD ini, wajah politik lokal di Mojokerto mulai berubah. Mereka tak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi menjadi penggerak utama kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. dwi
Editor : Redaksi
