SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Pengakuan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jawa Timur Beny Sampir Wanto telah menerima pengajuan ijin perjalanan dinas luar negeri (PDLN) Bupati Gresik Sambari Halim Radianto ke Malaysia pada 17-19 November 2017 dibiayai APBD Gresik, kini menjadi pegangan kuat kelima parpol yang mendesak dewan membentuk pansus.
"Apa yang dikatakan Pak Beny ini, akan menjadi dasar kami untuk tetap mendesak dewan segera membentuk pansus lawatan Bupati Gresik dan pejabatnya ke Malaysia," ujar Ketua DPD PAN Gresik Khamsun kepada Surabaya Pagi, Rabu (22/11/2017).
Diakui Khamsun, Rabu malam ini pihaknya akan mulai merapatkan barisan bersama parpol Golkar, Demokrat, PPP, PDI Perjuangan dan partai yang dipimpinnya untuk membahas hal ini. Hasilnya, akan diteruskan ke fraksi kelima parpol tersebut yang ada di DPRD Gresik.
Hal ini dinilai sangat urgent disikapi, lanjut Khamsun, mengingat adanya pernyataan Bupati Gresik maupun pejabat yang turut dalam lawatan, mengenai dana yang dipakai itu dari kantong pribadi. Sementara ijin yang dilayangkan ke Pemprov Jawa Timur sebagaimana dikemukakan oleh Beny, menggunakan APBD Gresik.
"Kan perlu diklarifikasi ini. Kebenaran dua versi informasi penggunaan dana rombongan Bupati Gresik pleseren berjamaah. Internal eksekutif bilang urunan, tapi ijin PDLN dibiayai APBD Gresik," imbuh orang nomor satu DPD PAN Gresik ini.
Menurut dia lagi, terkait undangan ke Malaysia yang agendanya silaturahmi TKI asal Gresik yang ada disana, memang tidak ada salah. Justru dia mengapresiasi atas kepedulian Bupati Gresik terhadap warganya yang ada di rantau orang. Namun yang tak habis pikir ialah keberangkatan mereka malah boyongan. Nyaris semua pejabat eselon II, III diangkut termasuk camat dan staf.
Kenapa hal ini disesalkan, dimana kondisi Gresik saat ini sangat memprihatinkan. Dari sisi keuangan tahun ini, keuangan Pemkab Gresik krisis. Akibat krisis inilah, banyak program dipangkas. Tetapi satu sisi, malah pejabatnya pleseren berjamaah. Alasan mereka ikut menyertai Bupati Gresik dan wakilnya, urunan.
"Pertanyaannya, kalau mereka diajak urunan untuk kepentingan pembangunan sosial di tengah warga kita. Kira-kira yo opo?," tambahnya.
Selain Khamsun, Mega Bagus S, anggota DPRD Gresik dari Komisi 3 ini juga turut angkat bicara. Sebagaimana disampaikan ke wartawan Surabaya Pagi, dia justru lebih banyak menyoroti kinerja Pemkab Gresik yang dinilai tingkat kemandiriannya masih sangat rendah. Hal itu dilihat dari RAPBD 2018, dimana rancangan alokasi anggaran yang diusulkan, belum berpihak ke masyarakat.
"Tingkat kemandirian Pemkab kita, masih sangat rendah dilihat dari pendapatan anggaran yakni bantuan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jswa Timur masih mendominasi 70 persen dan sektor PAD Gresik hanya 30 persen saja," katanya.
Melihat hal ini, bukti bahwa kinerja Pemkab Gresik belum memuaskan. Pasalnya, belum mampu menggali PAD sendiri. Sementara Gresik memiliki banyak potensi tanh bisa digali untuk PAD. Dengan begitu, tidak harus mengandalkan uluran tangan pusat dan provinsi. Ironisnya lagi, Gresik ini dikenal daerah berkembang seiring pesatnya pertumbuhan industri.
"Tapi kok, tingkat kemandiriannya sangat rendah sekali," tandasnya.
Dijelaskan Mega, politisi PDI Perjuangan ini, APBD Gresik sangat memprihatinkan karena belum mencerminkan kepedulian rakyat. Bayangkan saja, pendapatan sekitar Rp 2,8 triliun, belanja sekitar Rp 3,1 triliun, defisit sekitar Rp 300 miliar. Dari total pendapatan, sekitar 70 persen bersumber dari pusat maupun propinsi.
"Ini artinya bahwa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kurang dari 30 persen. Melihat pengalaman ini maka Pemkab Gresik harus tahu diri kalau daerahnya kurang mandiri sehingga dalam perencanaan belanjanya harus cermat dan efisienefisien," imbuh Mega BS.
Lantas bagaimana RAPBD 2018?
Mega BS kembali menegaskan bahwa Pemkab Gresik masih belum cermat dan efisien. Kondisi ini bisa dilihat dari besarnya tunjangan beban kerja yang angkanya hampir Rp 100 miliar disamping masih banyaknya belanja kegiatan yg tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan rakyat.
Mestinya tambah Mega BS, belanja APBD adalah salah satu cara untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan rakyat.
"Jangan belanja APBD hanya dinikmati oleh sebagian kecil rakyat atau malahan bukan rakyat Gresik yang merasakannya. Termasuk menggemukkan belanja pegawai," kuncinya. mis
Editor : Redaksi