SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Lima partai politik dan fraksi di DPRD Gresik yang ngotot mendesak DPRD setempat membentuk pansus lawatan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan puluhan pejabatnya ke Malaysia, kini sepertinya mulai mengendor.
Bahkan, desakan pembentukan pansus ini bakal batal dilakukan. Entah kenapa, sejauh ini belum didapat informasinya. Apakah wakil rakyat yang duduk di parlemen ini, tak bernyali atau ada alasan lain.
Salah satu parpol yang sejak awal ngotot dibentuk pansus tentang lawatan pejabat Gresik ini yakni Golongan Karya (Golkar) Gresik. Namun saat ditemui wartawan Surabaya Pagi, Kamis (23/11/2017), Ketua DPD Golkar Gresik Ahmad Nurhamim mengemukakan kelima parpol ini sepakat menyerahkan ke Komisi I DPRD terlebih dahulu untuk memverifikasi hal ini.
"Mengenai pembentukan pansus, kita tunggu dulu hasil verifikasi Komisi I. Karena kami minta untuk diverifikasi lebih dulu apakah semua pejabat berangkat menggunakan APBD atau hanya bupati dan wakilnya," kata Nurhamim.
Menurutnya, jika lawatan ke negeri Jiran ini hanya bupati dan wakilnya menggunakan APBD Gresik dan pejabatnya dana pribadi, maka pihaknya menganggap sudah tidak ada persoalan. Pembentukan pansus pun tidak perlu dilakukan.
Nah, apa yang dikemukakan oleh Ketua DPD Golkar Gresik ini, berbeda dengan Hj Emmy Susilowati SE, mantan DPRD salah satu kabupaten di Kalimantan era Presiden SBY. Menurutnya, membentuk pansus tidak harus menunggu komisi. Karena pansus itu hanya persetujuan pimpinan atas permintaan anggota.
Dikatakan Emmy, mantan politisi partai Golkar ini mengatakan, mestinya fraksi-fraksi yang semula ngotot membentuk pansus untuk menelusuri aliran dana lawatan pejabat ini tetap berjalan. Justru, manakala kendor di tengah jalan, maka persepsi publik justru lain.
"Kalau kemudian pansus batal, gara-gara nunggu hasil Komisi I, malah aneh. Ada apa ini?," tanya wanita kelahiran Manyar, Gresik ini.
Usulan pembentukan pansus ini mengendor sebut Emmy, bisa jadi karena semya fraksi konsentrasi pada pembahasan RAPBD 2018.
Apa yang dikemukakan Emmy, ada benarnya. Pasalnya, kini fraksi seolah satu suara menyoroti RAPBD tersebut. Termasuk sepakat memangkas anggaran yang diusulkan tim anggaran dari eksekutif. Ada di RAPBD 2018?
Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Gresik Faqih Usman, banyak usulan anggaran yang diajukan tidak pro rakyat. Katena itu, pihaknya minta untuk dipangkas. Salah satunya usulan anggaran Gelora Joko Samudra (GJS) senilai Rp 21 miliar.
"Anggaran GJS ini kita minta dialihkan ke program yang lebih urgent. Seperti perbaikan jalan-jalan yang bisa dirasakan langsung masyarakat. GJS inikan saat kita tanya apakah sudah bisa dipakai, kata mereka sudah bisa. Makanya dialihkan anggarannya," jelas Faqih Usman.
Dari anilasa dewan terkait nilai defisit dalam RAPBD 2018. Dimana defisit diprediksi mencapai Rp 244,46 miliar. Nilainya 8,5 persen dari target belanja RAPBD 2018 senilai Rp 3,12 triliun. Sementara pendapatan daerah diprediksi hanya Rp 2,87 triliun. Nah, bercermin dari inilah, maka belanja harus dikurangi.
"Dengan alasan ini, kita minta eksekutif kurangi belanja yang tidak urgent. Termasuk usulan anggaran GJS ini. Dan kita minta belanja yang bisa dirasakan langsung warga. Yang langsung dirasakan dampaknya," tegasnya.
Terkait serapan APBD 2017, diakui Faqih Usman, belum tahu pasti datanya. Namun dia prediksi baru sekitar 70 persen terserap dari nilai APBD 2017 sebesar Rp 2,914 triliun.
"Rata-rata alasan OPD kenapa serapan ini agak melambat karena pekerjaan itu menumpuk di triwulan VI. Ini terjadi karena melambatnya proses lelang," timpal Faqih Usman. mis
Editor : Redaksi