SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Black campaign dan Pilkada, saat ini disebut-sebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana dengan Jatim? Apakah potensi terjadinya black campaign juga begitu besar dan berdampak luas?
Menurut Dekan Fisip Unijoyo Madura Surokim Abdussalam, potensi terjadinya black campaign di Jatim masih sangat besar. Namun, yang lebih berbahaya adalah para aktor intelektual dibalik itu semua merupakan para profesional yang cerdas.
"Menurut saya, semua pihak harus sepakat melawan kelompok-kelompok tersebut sejak dini. Jangan sampai demokrasi kita tercemar oleh campur tangan political entrepreneur yang berorientasi pada uang. Apalagi kalau yang disentuh adalah sentimen sara. Itu kan potensial memantik emosi massa," jelas Rokim ketika ditemui, Rabu(29/11).
Akan tetapi, Rokim menjelaskan bahwa latar budaya pemilih Jawa sedikit unik. "Semakin dikuyo-kuyo kandidat biasanya akan memperoleh efek mellow yang baik kepada para pemilih di Jawa. Karena politik kita ini kan high context culture. Jadi sebenarnya semakin dikuyo-kuyo akan semakin meningkatkan empati dan simpati pemilih. Dalam berbagai momentum politik justru politisi yang berada disituasi itu akan banyak diuntungkan," jelasnya.
Kondisi demikian, menurut Rokim justru bisa menjadi senjata bagi para target black campaign di Jawa. Sehingga, penggunaan metode tersebut justru bisa berbalik menyerang bagi inisiatornya.
"Apalagi bila kandidat tersebut juga media darling. ‘Apapun efek politiknya jika bisa dikelola dengan baik maka akan bisa menjadi medium komunikasi politik. Ipong harus bisa memanfaatkan momentum itu untuk mengerekkan popularitasnya sehingga dia harus terlihat tangguh dan fight sehingga memiliki reposisi branding sebagai calon pemimpin Jatim yang tangguh dan tidak mudah menyerah," tegas pria yang juga dijuluki Dekan Milenial tersebut.
Di sisi lain, Direktur Surabaya Survey Centre Mochtar W. Oetomo berpendapat bahwa kekuatan kultural harus benar-benar menjadi penengah dalam setiap potensi polarisasi yang ada akibat Pilkada. Ulama atau Pemuka Agama lainnya harus mampu berperan menjadi penengah bagi setiap kasus black campaign yang kelak kemungkinan terjadi.
“Memang kekuatan modal itu bisa secara signifikan mempengaruhi masyarakat, terlebih lagi di masyarakat patembayan yang impersonal ala Jakarta atau kota besar lainnya. Tapi, masyarakat Jawa Timur yang mayoritas masih paguyuban dan konsensual menurut saya akan menyusahkan kekuatan modal dalam mengelola isu. Meskipun demikian, kekuatan cultural tidak boleh menjadi aktor polarisasi agar suasana justru tidak malah menjadi keruh” katanya.
Selain itu, Mochtar juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa harmoni sosio-kultural-politik itu lebih penting ketimbang siapa yang menjadi juara pada Pilkada. “Kompetisi itu konstruktif, tetapi konflik bipolar itu cenderung destruktif. Tokoh kultural, seperti Kyai dan Ulama serta tokoh Masyarakat, harus mengambil peran untuk tidak mempertajam polarisasi” pungkasnya.
Sementara itu, untuk menghindari munculnya black campaign, Rektor Unair M. Nasih mewanti-wanti agar setiap calon yang kelak berlaga pada Pilkada Jatim 2018 lebih menjaga setiap komunikasi politik yang mereka lakukan. Pasalnya, apabila mereka nantinya “silap lidah” dan mengeluarkan statement yang kontroversial, maka hal tersebut bisa menjadi pemicu yang mempertajam polarisasi yang masih kemungkinan terjadi.
“Seperti di Jakarta, itu kan yang memperparah keadaan kan satu kalimat yang dulu itu. Kalau kalimat itu atau faktor A itu tidak terjadi, kemungkinan polarisasi yang ada tidak akan begitu parah seperti yang sudah terjadi” kata Nasih ketika ditemui di Unair, beberapa waktu yang lalu.
Disinggung mengenai potensi calon yang kontroversial tersebut, menurut Nasih hingga saat ini belum ada Bacagub yang memiliki kemungkinan tersebut. “Ya jangan sampai ada lah ya” pungkasnya. ifw
Editor : Redaksi